Berita nasional, gemasulawesi- Pemerintah mencatat pada semester pertama tahun 2021, mobilitas penduduk berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain meningkat, terlihat melonjak Juni ini.
“Ada fakta sangat menarik penduduk kita itu memiliki dinamika sangat tinggi,” ungkap Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh dalam webinar virtual ABDI bertajuk “Satu Data Indonesia”, Selasa 6 Juli 2021.
Berdasarkan catatan kependudukan, mobilitas penduduk itu mencapai 3,2 juta orang. Artinya, rata-rata tiap bulannya penduduk berpindah sebanyak 500.000 orang.
Namun, pada Juni kemarin perpindahan penduduk melonjak dibandingkan pada Mei 2021, yang mencapai 742.000 orang.
“Lebih menariknya lagi adalah di bulan Juni, tingkat perpindahan penduduknya sangat tinggi. Kalau di bulan Mei 421.000, di bulan Juni, penduduk kita yang berpindah 742.000,” ujarnya.
Baca juga: 24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong
Alasan mobilitas penduduk melonjak itu, kemungkinan disebabkan anak sekolah yang menyesuaikan zonasi dipersyaratkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Kementerian Pendidikan.
“Mungkin perpindahan ini kaitannya dengan anak sekolah yang masuk SMU terkait dengan zonasi terindikasi dengan perpindahan penduduk,” katanya.
Baca juga: BPS: Angka Kemiskinan Parigi Moutong 2020 Turun 15,85 Persen
Sedangkan angka kelahiran, dalam enam bulan terakhir ini terjadi penambahan sebanyak 376.000 bayi yang baru lahir.
Hal ini, dicerminkan dengan pembuatan akta kelahiran dilakukan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Baca juga: IMIP Sulawesi Tengah Bantu 21 Isotank Oksigen ke Pemerintah
“Kemungkinan, bayi yang baru lahir lebih besar karena ada akta kelahirannya belum dikeluarkan,” jelasnya.
Kemudian, selama enam bulan, ada kurang lebih 619.000 angka kematian. Kemungkinan akan tingkat kematian lebih dari itu, namun permohonan pembuatannya belum dilaporkan masyarakat.
Baca juga: Sulawesi Tengah Dalam Waktu Dekat Bangun Kerjasama Industri Maritim
Sebelumnya, Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019 memastikan PPDB 2020 tetap menggunakan sistem zonasi.
Baca juga: Banggai Terapkan PPDB Sistem Zonasi
“Zonasi sangat penting dan kami mendukung penuh inisiatif zonasi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu kami berdiskusi intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, supaya sistem zonasi dapat kita rancang lebih baik lagi,” tambah Nadiem. (***)
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala
