Distribusi Elpiji Bersubsidi 3 Kg Masih Memunculkan Banyak Keluhan, DPRD Gorontalo Utara Sebut Berbagai Kendala Perlu Diselesaikan dengan Tepat

Ket. Foto: DPRD Gorontalo Utara Menyatakan Berbagai Kendala Perlu Diselesaikan dengan Tepat Terkait Distribusi Elpiji Bersubsidi 3 Kg yang Masih Memunculkan Banyak Keluhan Source: (Foto/ANTARA/Susanti Sako)

Gorontalo Utara, gemasulawesi – DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemda dan juga pihak Pertaminan untuk memperketat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi di tingkat agen.

Dalam keterangannya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Mikdad Yeser, mengatakan distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram masih memunculkan banyak keluhan masyarakat.

Mikdad Yeser mengungkapkan sehingga berbagai kendala yang terjadi di ruang publik perlu diselesaikan dengan baik.

Baca Juga:
Hingga Bulan Juni 2024, Distanak Sulawesi Tenggara Sebut Telah Mendistribusikan Pupuk Jenis Urea Sebanyak 12 Ribu Ton

Masih belum adinya distribusi elpiji bersubsidi karena banyak penjualan yang dilakukan di luar jangkauan menjadi salah satu persoalan yang disampaikan oleh masyarakat.

Kondisi itu diduga menjadi pemicu kelangkaan dan juga menyulitkan masyarakat sasaran memperoleh haknya.

Disebabkan harga yang berlaku mencapai lebih dari 50 persen dari harga resmi pangkalan, penjualan di luar pangkalan juga membuat keresahan.

Baca Juga:
Dugaan Pungli Pengadaan AC Sebesar Rp1,5 juta Per Siswa Baru di SMAN 6 Denpasar Mencuat, Inspektorat Bali Ambil Tindakan Tegas ini

Mikdad mengungkapkan jika ada penjualan di luar pangkalan, maka ada kelemahan pengawasan dari proses pendistribusian.

“Ini perlu dilakukan penelusuran yang disertai dengan peningkatan pengawasan,” katanya.

Dikutip dari Antara, dia menambahkan perlu mencari tahu kenapa ada penjualan elpiji bersubsidi di luar pangkalan.

Baca Juga:
Tuai Kecaman! Oknum Juru Parkir Liar Patok Tarif Rp25 Ribu per Mobil di Taman Budaya Yogyakarta, Begini Nasibnya Sekarang

“Siapa yang mendistribusikan, mengapa yang bukan pangkalan resmi dapat mendapatkan elpiji subsidi bahkan beredar dengan harga di atas harga eceran tertinggi,” ujarnya.

Dia menyatakan pemda perlu membentuk tim pengawasan untuk mengurai persoalan pendistribusian elpiji bersubsidi agar barang miliki negara ini tidak menjadi komoditas untuk sekelompok orang.

“Padahal dampaknya dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tuturnya.

Baca Juga:
Usai Keluhan Petugas Damkar Terkait Banyaknya Peralatan Rusak Viral, Begini Kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok

Mikdad Yeser memaparkan DPRD juga menilai penambahan agen pendistribusian elpiji bersubsidi di daerah ini perlu dilakukan.

Dia mengatakan sekarang ini menurut informasi, hanya ada 2 agen penyalur.

“Dengan jangkauan wilayah yang begitu luas memanjang dari timur ke barat ditambah wilayah kepulauan, tentu penambahan jumlah agen perlu dilakukan pengkajian oleh pemda untuk diusulkan ke Pertamina,” pungkasnya.

Baca Juga:
Viral di Media Sosial! Modus Bayar Pakai QRIS, Handphone Milik Penjaga Warung Kelontong di Bogor Ini Raib Digondol Pejambret

Mikdad Yeser menyampaikan sehingga kendala jarak yang memberikan dampak pada pendistribusian yang hanya dapat dilakukan 1 minggu sekali dapat menjadi lebih efektif jika dilakukan oleh lebih dari 2 agen. (Antara)

Bagikan: