Palu, gemasulawesi – Rudi Dewanto, yang merupakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, secara resmi membuka Rakor atau Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA se-Sulawesi Tengah atau Sulteng.
Rapat koordinasi ini berlangsung di ruang kerja Asisten II kantor gubernur dan ruang rapat Diskominfosantik Sulawesi Tengah, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024.
Diketahui penanggulangan HIV/AIDS menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut, dimana program pengendalian HIV/AIDS telah masuk dalam standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan.
Hal ini membutuhkan dukungan kegiatan operasional di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta pendanaan yang memadai, guna mencapai target Free Zero HIV di tahun 2023.
Target itu mencakup pertama, tidak ada lagi penularan baru infeksi HIV.
Yang kedua, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, serta yang ketiga, tidak ada lagi stigma dan juga diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODHA.
Dalam sambutannya, Rudi Dewanto menekankan pentingnya upaya pengendalian HIV/AIDS di daerah lewat kolaborasi antara berbagai sektor yang terkait.
KPA, sebagai wadah koordinasi, mempunyai peran vital dalam memastikan program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan dengan efektif.
“Oleh sebab itu, keberadaan KPA adalah sebagai wadah koordinasi dalam penanggulangan HIV/AIDS, khususnya dalam menggerakkan pelaksanaan program di daerah,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat koordinasi KPA se-Sulawesi Tengah, serta mengimbau para pemangku kebijakan di daerah agar berkomitmen mendukung pengendalian HIV/AIDS, terutama dalam hal pembiayaan.
“Saya mengimbau kepada para pengambil kebijakan di daerah agar peduli dan berkomitmen mendukung penanggulangan AIDS,” ucapnya.
Dia menambahkan khususnya dalam pembiayaan pengendalian HIV/AIDS, mengingat ini termasuk salah satu target SPM kesehatan.
Pad akhir sambutannya, dia juga menyorotu bahwa belum semua KPA Kabupaten aktif menjalankan program pengendalian HIV/AIDS, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dukungan biaya operasional. (*/Mey)