Gemasulawesi– Diduga potong dana PKH, dua pendamping sosial ditetapkan sebagai tersangka Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
“Saat ini kita telah menetapkan dua tersangka, penyalahgunaan dana PKH dilakukan oleh pendamping sosial,” kata Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Bahrudin dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Selasa 3 Agustus 2021.
Hasil penyelidikan sementara, Kejari menaksir kerugian akibat kasus potong dana PKH mencapai Rp800 juta.
Baca juga: Polisi Amankan Pelaku Pencurian Motor Bersenjata Api di Tangerang
Jumlah itu, merupakan total uang hasil pemotongan tersangka selama dua tahun penyaluran PKH pada 2018-2019.
Bahrudin mengatakan, dua tersangka potong dana PKH merupakan para pendamping sosial yang membawahi empat dari total 12 desa di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Keduanya disangkakan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, lalu Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999.
Saat ini, pihaknya juga masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pemotongan serupa diduga dilakukan sembilan pendamping sosial di delapan desa dan dua kelurahan lain di Kabupaten Tangerang.
Dia menyebut, total uang tidak disalurkan dalam Bansos PKH tahun 2018-2019 mencapai Rp3,5 miliar.
“Estimasi kerugian uang yang tidak disalurkan dalam bansos PKH, untuk Kecamatan Tigaraksa, sekitar Rp3,5 miliar,” kata dia.
Temuan kasus itu kata dia, bermula dari laporan warga sebagai penerima, yang menjadi korban pemotongan Bansos dari para pelaku.
Baca juga: Parimo Salurkan 1200 Ton Beras untuk KPM PKH
Pendamping sosial ambil uang PKH Rp50 ribu-Rp100 ribu
Dalam melakukan aksinya, kata dia, para tersangka atau pendamping sosial sengaja mengambil sebagian uang antara Rp50 ribu-Rp100 ribu langsung dari ATM milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
“Memang kalau dilihat selisih itu ada Rp50-100 ribu, tapi kalau dijumlah itu fantastis. Jadi, untuk empat desa itu, sekitar Rp800 juta,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran bantuan sosial (Bansos) pernah mengalami masalah jika dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah.
Alhasil, Kemensos kini menyalurkan Bansos secara langsung kepada warga membutuhkan.
“Karena waktu dulu Kemensos melibatkan daerah, terus malah ada masalah. Tambah susah pengawasannya. Kalau pakai sistem transfer langsung ke penerima kan mudah pengawasannya,” tutup Risma. (***)
Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg
