Gemasulawesi- KPK mengingatkan tentang peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional. Pada konteks pemberantasan korupsi, dengan berkontribusi melalui pemerintahan baik dan bersih dari berbagai pelanggaran berkaitan dengan hukum.
“Perlu diingat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bertempat di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu 8 September 2021.
Menurut dia, tugas KPK tidak hanya berkaitan dengan penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.
Baca juga: Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Jawab Kebutuhan Parimo
Dia menyampaikan, komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah. Sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif, legislatif dan badan usaha di daerah agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.
“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” kata dia.
Dia mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang kasus korupsi. Hal itu sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.
“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” kata dia.
Baca Juga: 1840 Guru di Parigi Moutong Terima Tunjangan Sertifikasi
Oleh karena itu Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Dia juga meminta kepada anggota dewan hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peran DPRD terkait penganggaran.
“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan itu, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata Firli.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, modus paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi dan penyuapan.
Ketua DPRD Taufik Hidayat berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
“Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (***)
