KPK Ingatkan Peran DPRD Wujudkan Tujuan Nasional

<p>Foto: KPK Ingatkan Peran DPRD Wujudkan Tujuan Nasional. </p>
Foto: KPK Ingatkan Peran DPRD Wujudkan Tujuan Nasional.

Gemasulawesi- KPK mengingatkan tentang peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional. Pada konteks pemberantasan korupsi, dengan berkontribusi melalui pemerintahan baik dan bersih dari berbagai pelanggaran berkaitan dengan hukum.

“Perlu diingat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bertempat di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu 8 September 2021.

Menurut dia, tugas KPK tidak hanya berkaitan dengan penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.

Baca juga: Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Jawab Kebutuhan Parimo

Dia menyampaikan, komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah. Sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif, legislatif dan badan usaha di daerah agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” kata dia.

Dia mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang kasus korupsi. Hal itu sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” kata dia.

Baca Juga: 1840 Guru di Parigi Moutong Terima Tunjangan Sertifikasi

Oleh karena itu Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Dia juga meminta kepada anggota dewan hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peran DPRD terkait penganggaran.

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan itu, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata Firli.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, modus paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi dan penyuapan.

Ketua DPRD Taufik Hidayat berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

“Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Parimo Tanggung Biaya Pendidikan Tinggi 51 Anak KAT

...

Artikel Terkait

wave

Kasus Tukar Anak dengan Barang Bukan Pertama Kali Terjadi di Makassar

Berdasarkan catatan pihak kepolisian kejadian anak ditukar dengan barang seperti beras, sudah terjadi dua kali di Kota Makassar, Sulsel.

Pelarian DPO Koruptor Maluku Hartanto Hoetomo Dibekuk Tim Gabungan

Pelarian DPO Kejaksaan Tinggi Maluku Hartanto Hoetomo berakhir. Tersangka dalam kasus korupsi proyek pengangunan taman Kota.

MUI Probolinggo Keluarkan Maklumat Usai Bupati Ditangkap KPK

MUI Probolinggo mengeluarkan maklumat menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya.

KPK Geledah Rumah Jabatan Bupati Probolinggo

Tim penyidik KPK geledah rumah jabatan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengumpulkan barang bukti tambahan, dugaan kasus korupsi.

Aparat Kepolisian Amankan 88 Kilogram Sabu dari Sindikat di Makassar

Bandar narkoba lolos dari penggrebekan kepolisian di Kota Makassar, meski demikian polisi mengamankan 88 kilogram sabu dari sindikat itu.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;