Hukum, gemasulawesi- Buntut merebaknya isu bisnis PCR, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Laporan itu terkait bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan keduanya.
Pelaporan terhadap Luhut dan Erick dilakukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Mereka melaporkan kedua pejabat negara itu berdasarkan kliping pemberitaan di media massa.
Baca juga: Peran Kementerian BUMN Tangani Covid-19 dapat Apresiasi
“Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari (media) Tempo minimal,” ujar Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal di Gedung KPK, Kamis 4 November 2021.
Alif mengatakan, investigasi mendalam yang dilakukan Tempo sudah bisa dijadikan data awal pelaporan. Menurutnya, pemberitaan bisa dijadikan awal bagi KPK untuk meminta keterangan Luhut dan Erick.
Baca juga: Laporan Pandora Papers Sebut Nama Menteri Luhut
“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil saja itu Luhut, panggil saja itu Erick agar kemudian KPK klir menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini,” kata Alif.
Dalam laporannya, Alif tak menyisipkan data lain selain kliping dari pemberitaan Tempo. Menurutnya, KPK memiliki sumber daya manusia (SDM) dan alat yang mumpuni untuk menemukan bukti lainnya dalam skandal itu.
Baca juga: Menteri Luhut Laporkan Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polisi
“Nanti bukti-bukti itu pihak KPK saja yang menjelaskan,” kata Alif.
Alif berharap KPK mempelajari kliping majalah yang dijadikan data awal laporan. Dia meminta lembaga antirasuah tidak meremehkan laporan mereka hanya karena buktinya dari pemberitaan media.
“Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa,” ucap Alif.
Sebelumnya, bisnis PCR menjadi sorotan menyusul kebijakan pemerintah mewajibkannya sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Sejumlah nama pejabat, termasuk Luhut dan Erick, disebut terlibat dalam perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara bisnis ini.
Baca juga: Luhut Minta Wuling Pasarkan Mobil Listrik Paling Lambat Akhir 2022
Di tengah sorotan, Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menjelaskan tidak ada maksud bisnis dalam keterlibatan sejumlah pebisnis, termasuk Luhut, yang mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab pada 2020. Tujuan pembentukan GSI sebenarnya membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19.
“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” katanya seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa 2 November 2021. (**)
Baca juga: Bantu UMKM, Menteri Erick Thohir Luncurkan E-commerce Warung Pangan
