Internasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu, telah membubarkan kabinet perang penjajah Israel yang beranggotakan 6 orang.
Dalam laporan pada hari Senin, 17 Juni 2024, diketahui jika Benjamin Netanyahu telah mengumumkan keputusan tersebut pada pertemuan kabinet keamanan politik pada malam sebelumnya.
Dikabarkan jika mitra koalisi sayap kanan Benjamin Netanyahu telah mendorong pembentukan kabinet perang baru setelah Benny Gantz yang lebih berhaluan tengah mengundurkan diri dari pemerintahan darurat.
Bezalel Smotrich, yang merupakan Menteri Keuangan yang berhaluan nasionalis-religius, dan Itamar Ben-Gvir, yang adalah Menteri Keamanan Nasional, telah menyerukan agar kabinet perang baru dibentuk yang menampilkan koalisi.
Namun, Benjamin Netanyahu dikabarkan menolak seruan tersebut.
“Kabinet berada dalam perjanjian koalisi dengan Benny Gantz dan atas permintaannya,” katanya.
Dia menambahkan begitu Benny Gantz pergi, maka tidak diperlukan lagi kabinet.
Perdana Menteri penjajah Israel sekarang diperkirakan akan mengadakan konsultasi mengenai perang Jalur Gaza dengan sekelompok kecil menteri, yang termasuk di dalamnya Ron Dermer, Menteri Urusan Strategis, dan Yoav Gallant, yang merupakan Menteri Pertahanan.
Keduanya diketahui pernah berada di kabinet perang.
Forum tersebut dibentuk pada tanggal 11 Oktober 2023 setelah Benny Gantz bergabung dengan Benjamin Netanyahu dalam pemerintahan persatuan nasional pada awal perang di Jalur Gaza.
Selain itu, juga menyertakan mitra Benny Gantz, Gadi Eisenkot dan Aryeh Deri, yang merupakan ketua partai keagamaan Shas, sebagai pengamat.
Pembentukan kabinet perang juga adalah tuntutan utama Benny Gantz selaku Ketua Partai Persatuan Nasional untuk bergabung dengan koalisi.
Dilaporkan jika pembubaran kabinet perang telah diantisipasi, dikarenakan Ben-Gvir telah melakukan lobi untuk dimasukkan ke dalam forum itu untuk memperluas kabinet perang melalui surat.
Surat itu dikabarkan mengatakan bahwa perang penjajah Israel selama 8 bulan terakhir telah dilakukan secara rahasia melalui forum terbatas yang mengubah nama dan juga definisinya secara berulang-ulang.
“Semua untuk tujuan kontrol tunggal atas keputusan dan menghindari diskusi mengenai posisi lain tidak mendukung hal itu, serta akan menantang konsepsi lama,” bunyi surat itu. (*/Mey)
