Internasional, gemasulawesi – Menurut laporan, pemerintah penjajah Israel kembali mengalami krisis atau tampaknya berada di ambang kehancuran, ketika Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Keamanan Nasional penjajah Israel sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, kembali berselisih.
Diketahui jika mitra koalisi Benjamin Netanyahu mengancam akan menarik diri dari pemerintahan penjajah Israel kecuali Benjamin Netanyahu menuruti tuntutan mereka.
Perdebatan utama adalah mengenai desakan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, untuk bergabung dengan kabinet perang yang sekarang ini telah dibubarkan.
Dikatakan jika tujuannya adalah mengawasi serangan brutal yang dilakukan penjajah Israel di Jalur Gaza.
Sementara itu, Netanyahu menuduh Itamar Ben-Gvir membocorkan rahasia negara.
Partai Likud dalam sebuah pernyataan kemarin, 20 Juni 2024, mengatakan jika Perdana Menteri Netanyahu memberi tahu Menteri Ben-Gvir 1 hal sederhana, yakni siapa saja yang ingin menjadi mitra dalam tim konsultasi keamanan terbatas harus membuktikan jika dia tidak membocorkan rahasia negara atau percakapan pribadi.
Baca Juga:
30 Orang Dinyatakan Terluka, Bom Penjajah Israel Dilaporkan Menghantam Sekelompok Orang di Rafah
Dikabarkan jika Ben-Gvir, yang menyerukan agar perempuan dan anak-anak Palestina yang mendekati perbatasan Jalaur Gaza untuk ditembak, telah berulang kali dituduh membocorkan percakapan kabinet tertutup.
Hal itu menyebabkan hubungan yang sengit antara dia dan Benjamin Netanyahu.
Setelah tuduhan paling baru dari Partai Likud, Jewish Power menyatakan mereka akan mendukung rancangan undang-undang yang memaksa para menteri untuk melakukan poligraf, selama hal tersebut juga ‘berlaku untuk mereka yang menggunakan alat pacu jantung’.
Dilaporkan jika baru-baru ini, Benjamin Netanyahu telah memasang alat tersebut.
Pertengkaran antara keduanya terjadi setelah Benjamin Netanyahu menekan Ben-Gvir untuk mendukung apa yang disebut dengan ‘Hukum Rabbi’, yang sebelumnya telah disahkan oleh mitra ultra-Ortodoksnya, Shas, sebagai syarat untuk tetap berada dalam kondisi yang dipimpin oleh Partai Likud.
Undang-undang itu akan mengalihkan pengambilan keputusan untuk penunjukan rabbi dari dewan lokal ke kementerian agama yang dipimpin oleh Shas.
“Ini akan menanamkan klientelisme dalam proses itu untuk kepentingan dari partai ultra-Ortodoks,” kata para kritikus yang tidak disebutkan namanya. (*/Mey)
