Firma Keamanan Swasta Akan Memaksa Warga Palestina Jalani Pemeriksaan Biometrik di Zona Kontrol Gaza

Ket. Foto: Warga Palestina Akan Dipaksa Firma Keamanan Swasta Menjalani Pemeriksaan Biometrik di Zona Kontrol Jalur Gaza
Ket. Foto: Warga Palestina Akan Dipaksa Firma Keamanan Swasta Menjalani Pemeriksaan Biometrik di Zona Kontrol Jalur Gaza Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Penjajah Israel dan Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan rencana bersama untuk mengerahkan firma keamanan swasta Amerika-penjajah Israel untuk mengelola Jalur Gaza dengan melakukan pemeriksaan biometrik terhadap warga Palestina dengan ancaman menahan bantuan kemanusiaan.

Menurut laporan media, Amerika Serikat dan penjajah Israel berencana untuk menjalankan program percontohan, dimulai dengan Desa Al-Atatra di Jalur Gaza barat laut, yang melibatkan 1.000 tentara bayaran swasta yang akan menciptakan ‘komunitas berpagar’ di dalam Jalur Gaza, di mana mereka akan mengendalikan penduduk dan pergerakan mereka melalui penggunaan biometrik.

Rencana itu kabarnya akan melibatkan pasukan penjajah Israel yang akan mengusir para pejuang Palestina dan anggota Hamas dari area tersebut.

Baca Juga:
UNRWA Sebut Penjajah Israel Terus Melarang Masuknya Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza

Lalu para tentara bayaran akan mendirikan tembok pemisah di sekitar lingkungan itu 48 jam kemudian yang memaksa hanya penduduk setempat untuk masuk dan keluar lewat penggunaan identifikasi biometrik.

Kepatuhan terhadap sistem paksaan juga akan sepenuhnya menentukan penyediaan bantuan kemanusiaan, dengan siapa saja yang menolak menerima metode biometrik dikabarkan akan diputus dari penerimaan bantuan penting.

Rencana itu kabarnya akan mengalokasikan dana sebesar 90 juta USD untuk penduduk daerah itu untuk membangun kembali rumah mereka dengan seorang syekh lokal ditunjuk pada posisi kepala dewan di zona tertentu.

Baca Juga:
Pejuang Hizbullah Melawan Pasukan Darat Penjajah Israel di 3 Titik Perbatasan di Lebanon Selatan

Perusahaan keamanan swasta yang menjadi garda paling depan dalam rencana yang dilaporkan adalah GDC atau Global Development Company yang menjuluki dirinya sebagai ‘Uber untuk zona perang’.

Dimiliki oleh pengusaha penjajah Israel-Amerika Serikat, Mordechai Kahana, operator perusahaan itu mencakup mantan perwira tinggi militer penjajah Israel dan mantan anggota militer dan intelijen Amerika Serikat.

“Kami telah mengembangkan strategi untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan secara aman kepada warga sipil di Jalur Gaza,” kata GDC dalam siaran pers pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2024. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

UNRWA Sebut Penjajah Israel Terus Melarang Masuknya Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza

Komisaris Jenderal UNRWA menyampaikan penjajah Israel terus melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Pejuang Hizbullah Melawan Pasukan Darat Penjajah Israel di 3 Titik Perbatasan di Lebanon Selatan

Pasukan darat penjajah Israel terlibat bentrokan sengit dengan Hizbullah di 3 titik perbatasan yang berada di Lebanon selatan.

Polisi Penjajah Israel Sebut 7 Warga Penjajah Israel Ditangkap karena Menjadi Mata-Mata untuk Iran

7 warga penjajah Israel ditangkap oleh pihak kepolisian penjajah Israel karena menjadi mata-mata untuk intelijen Iran.

1.390 Pemukim Ilegal Penjajah Israel Memaksa Masuk ke Kompleks Masjid Al Aqsa untuk Rayakan Sukkot

Sebanyak 1.390 pemukim penjajah Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al Aqsa untuk merayakan hari raya Yahudi Sukkot.

2 Pekerja Bantuan dari Kelompok Bantuan Inggris Tewas dalam Serangan Udara Penjajah Israel di Jabalia

Serangan udara penjajah Israel di Jabalia, Jalur Gaza, menyebabkan 2 pekerja bantuan dari kelompok bantuan Inggris Oxfam tewas.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;