Internasional, gemasulawesi – Kementerian Dalam Negeri Gaza menyampaikan pihaknya akan mulai mengerahkan pasukan polisi di semua provinsi Gaza segera setelah perjanjian gencatan senjata mulai berlaku.
Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri mengatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh warga negara untuk menjaga keamanan properti publik dan pribadi, serta menghindari segala tindakan yang dapat membahayakan nyawa mereka.
“Dan untuk bekerja sama dengan petugas dan anggota kepolisian, badan keamanan, dan layanan,” ujar mereka pada tanggal 18 Januari 2025 waktu setempat.
Kementerian tersebut menggambarkan perang selama 15 bulan tersebut sebagai kejahatan paling besar yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak berdaya di zaman modern.
Baca Juga:
WHO Dilaporkan Berencana Mendatangkan Rumah Sakit Siap Pakai ke Jalur Gaza
“Keteguhan hati rakyat kita yang legendaris di Jalur Gaza telah menggagalkan semua tujuan perang kriminal pemusnahan dan rakyat kita telah menegaskan kembali bahwa mereka lebih layak untuk bertahan hidup dan membangun masa depan generasi mereka daripada pendudukan biadab yang pasti akan lenyap,” kata mereka.
Di sisi lain, dengan waktu kurang dari 24 jam hingga gencatan senjata berlaku di Jalur Gaza, warga Palestina akhirnya menanti waktu istirahat dari pemboman tanpa henti yang telah menghancurkan tanah air mereka.
“Tetapi militer penjajah Israel kemungkinan akan terus melancarkan serangan mereka hingga menit terakhir,” ucap Hassan Barari, Profesor hubungan internasional di Universiitas Qatar.
Dia menambahkan sebelumnya hal ini pernah terlihat.
“Ada sebagian pemerintah penjajah Israel yang ingin menghukum Palestina,” tuturnya.
Tetapi begitu gencatan senjata dimulai pada hari Minggu, dia memperkirakan semuanya akan berjalan dengan lancar, setidaknya untuk minggu pertama.
Dia menambahkan Benjamin Netanyahu tidak ingin segera membahayakan gencatan senjata dan merusak momen untuk Presiden terpilih AS, Donald Trump, yang telah mengambil keuntungan dari kesepakatan itu dan mulai menjabat pada hari Senin.
Di sisi lain, pejabat pemerintahan Biden menekan organisasi pelacar kelaparan, FEWS NET, untuk melunakkan kesimpulannya bahwa kelaparan sedang terjadi di Jalur Gaza bulan Desember lalu dan menuntut kelompok itu menarik laporannya ketika menolak untuk mematuhinya. (*/Mey)
