Kupas Tuntas, gemasulawesi– Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, nyatakan siap topang kebutuhan pangan Ibukota Negara baru.
“Parigi Moutong memiliki sumber daya alam untuk bisa topang kebutuhan pangan ibukota baru di Kalimantan Timur setelah pindah dari Jakarta,” ungkap Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu di Desa Siney, Minggu 19 Juli 2020.
Menurutnya, Parigi Moutong adalah wilayah surplus beras dan juga memiliki potensi perikanan yang mampu topang kebutuhan pangan di Penajam Paser Utara, tempat ibukota negara baru.
Dalam waktu dekat kata dia, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Untuk membicarakan kesiapan Parigi Moutong menopang kebutuhan logistik kedepannya.
“Parigi Moutong memiliki keunggulan untuk menopang kebutuhan logistik ibukota baru,” tuturnya.
Ia melanjutkan, jarak yang dekat ke Kalimantan Timur menjadi keunggulan kuat untuk Parigi Moutong mewujudkan visi Presiden memindahkan ibukota, yang ditopang dengan kemudahan akses distribusi pangan sebagai penopang ibukota baru.
Terkait akses distribusi pangan kata dia, rentang jarak perjalanan Parigi Moutong ke Kalimantan Timur, hanya berkisar 18 Km.
“Dengan Parigi Moutong menjadi wilayah penopang kebutuhan pangan, dijamin akan ada perputaran ekonomi yang pesat di tengah-tengah warga,” urainya.
Hal itu sangat beralasan, sebab warga di Parigi Moutong akan memaksimalkan potensi lahan pertanian dan sektor perikanan yang sudah dimiliki saat ini.
Sabuk Khatulistiwa.
Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu mengatakan visi Sabuk Khatulistiwa Parigi Moutong adalah untuk memenuhi kebutuhan penyangga ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
“Letak geografis Parigi Moutong sangat strategis, untuk menyokong kemampuan wilayah ibu kota baru, dari segi ketersediaan pangan,” ungkapnya di Siney.
Saat Presiden Joko Widodo merencanakan ibu kota baru, sudah diperkirakan akan ada perpindahan manusia sekitar 1 juta orang. Kemudian, muncul beberapa pertanyaan siapakah menjadi daerah penyanggah kebutuhan pangannya.
Sementara, beberapa daerah penyanggah pangan untuk Ibu Kota Jakarta, memastikan diri tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan ibu kota baru. Setelah berdiskusi, akhirnya Parigi Moutong Sulteng menyatakan diri siap untuk menjadi daerah penyangga.
Baca juga: BPN Disebut Jadi Harapan Urai Sengkarut Pangan di Indonesia
Rencananya, untuk mendukung distribusi ke ibu kota baru dari daerah penyangga, akan dibangun jalan tol Kasimbar-Tambu.
Dan pada tahun 2021, Tambu akan ada pelabuhan baru yang akan langsung menuju ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Maka, dipilihlah Desa Siney sebagai lokasi sentral. Karena, hanya memakan waktu perjalanan 18 Km saja atau sekitar delapan jam menuju ke Tambu untuk dapat lanjut ke Kalimantan Timur.
“Kita mesti mencari titik terdekat dengan calon ibu kota negara baru di Penajam, agar dapat mendistribusikan kebutuhan pangan. Jika tidak, maka Malaysia dengan jarak tempuh 18 jam bisa menjadi penyuplai bahan logistik,” urainya.
Ia mengatakan, dengan posisi strategis di Desa Siney, maka Parigi Moutong diunggulkan untuk mendukung dari sisi kebutuhan logistik.
Disamping itu, kebutuhan logistik akan terpenuhi, tidak untuk seluruh warga Parigi Moutong saja. Namun, juga berdampak bagi Indonesia Timur secara keseluruhan.
Parigi Moutong bisa jadi penampung kebutuhan logistik, lalu bisa didistribusikan ke wilayah lainnya.
“Agendanya, wilayah Kasimbar dan Tambu akan dibangun pelabuhan baru dan daerah Parigi dan Tinombo menjadi daerah penyangga pelabuhan,” jelasnya.
Sehingga, visi itulah yang dikemukakan kepada perancang Kota Satelit atau Sabuk Khatulistiwa Parigi Moutong, Doni Pradono. Didesain sedemikian rupa untuk memiliki daya tarik.
Dari segi pendanaan, pembangunan ini tidak akan mengganggu dan menggunakan APBD Parigi Moutong. Karena, akan memakan waktu yang lama untuk mewujudkan visi pembangunan Sabuk Khatulistiwa Parigi Moutong. Sementara, Presiden Jokowi meminta pada tahun 2023 sudah mulai ‘action’.
Jadi, pendanaannya akan menggunakan investor dari luar untuk membantu mewujudkan visi pembangunan itu.
Parigi Moutong Surplus Beras Ratusan Ton Tiap Tahun.
Sementara Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong Zulfinasran mengatakan, Parigi Moutong memiliki ketersediaan sumber daya untuk menunjang produksi pangan terutama beras.
Terkait ketersediaan beras untuk tiga bulan terakhir, potensi produksi pada Januari 2020 untuk 5.607 hektar, Februari 2020 ada 5.513 hektar dan Maret 2020 ada 4.072 hektar.
Baca juga: Ketersediaan Stok Pangan Sulawesi Tengah Dipastikan Terjaga
“Jadi, prediksi panen beras di Kabupaten Parigi Moutong untuk tahun 2.020 berkisar 64890 hektar. Dengan produktifitas per hektar adalah 5,6 ton per hektar,” jelasnya.
Atau potensi menghasilkan 363.389,04 ton gabah kering giling. Dari gabah itu akan menghasilkan beras sekitar 236.202 ton beras.
Jika diperhitungkan dengan jumlah penduduk di Parigi Moutong sekitar 446 ribu jiwa pada tahun 2020, dengan nilai konsumsi 139,15 Kg per kapita/tahun.
Maka, diketahui besaran konsumsi warga Parigi Moutong pada tahun 2020 adalah 64.843,9 ton.
Sehingga, terdapat selisih antara produksi dan konsumsi pada tahun 2020 sebanyak 171.358 ton beras.
“Dengan data itu, ada gambaran di Parigi Moutong terdapat surplus beras setiap tahunnya. Jadi, kita bisa menyanggah beberapa wilayah,” tegasnya.
Kemudian, soal rencana kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, pada prinsipnya pihaknya sudah ada komunikasi dengan Pemda Penajam. Terkait daerah penopang kebutuhan pangan ibukota baru.
“Kunjungan ke Pemda Penajam sempat tertunda, karena pandemi virus corona. Segera akan kembali dibuka komunikasi, apalagi saat ini sudah masa new normal,” tuturnya.
Sudah ada gambaran, Pemda Penajam sudah memberikan sinyal pertemuan. Tinggal menunggu jadwal resmi dari mereka.
Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk 5,3 Juta Orang.
Bukan perkara kecil menyiapkan kebutuhan dasar itu di Penajam Paser Utara menyusul pindahnya pusat pemerintahan itu dari lokasi lama.
Perhitungan awal, ibu kota baru akan dihuni 1,5 juta penduduk yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarga mereka, serta warga lain.
Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara Bappenas menyebut, diproyeksikan ada sekitar 1,5 juta penduduk.
Pada 2018, jumlah penduduk Kalimantan Timur mencapai 3,6 juta orang. Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi jumlah penduduk Kaltim pada 2024 akan mencapai 3,8 juta orang.
Apabila ditambah dengan 1,5 juta warga yang akan datang bersamaan dengan pemindahan ibu kota, Kaltim akan dihuni sekitar 5,3 juta orang.
Penambahan penduduk itu menjadikan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia harus menjadi perhatian utama ibu kota baru.
Baca juga: Parigi Moutong Bawa Bantuan 2,5 Ton Beras untuk Korban Gempa Majene
Kebutuhan beras misalnya. Data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada 2017 menyebutkan rata-rata setiap penduduk Kalimantan Timur mengonsumsi beras 84,1 kg/tahun. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3.648.835 orang, dalam setahun dibutuhkan 306.867 ton beras.
Apabila ibu kota baru beroperasi dengan asumsi penduduk menjadi 5,3 juta orang, kebutuhannya akan melonjak menjadi sekitar 445.000 ton beras. Kondisi ini bukan perkara kecil karena Kaltim bukan lumbung beras.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kalimantan Timur dalam Angka 2019 menyebutkan produksi beras setara nasi pada 2018 adalah 139.689 ton. Untuk kebutuhan saat ini, dapat dikatakan produksi beras di Kaltim belum mencukupi karen masih kurang sekitar 167.000 ton.
Apabila ditambah penduduk baru setelah ibu kota dipindahkan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, maka kekurangan beras akan menembus 306.000 ton. Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara selama ini sejatinya menjadi penyumbang terbesar beras di Kalimantan Timur.
Dari 139.689 ton beras yang diproduksi Kaltim, Kutai Kartanegara menyumbang 85.849 ton. Sedangkan Penajam Paser Utara memproduksi 21.254 ton beras. Artinya, dua daerah itu menyokong 75% produksi beras di Kaltim.
Karena itu pulalah, perubahan fungsi lahan di kedua kabupaten itu harus menjadi perhatian. Perubahan status daerah menjadi ibu kota baru tidak boleh membuat lahan di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara mengalami alih fungsi lahan dari sawah ke perkantoran atau permukiman sehingga mengganggu produksi beras di daerah setempat.
Baca juga: Alokasi 5850 Hektare Sawah Topang Upsus Pajala di Parigi
Laporan: Muhammad Rafii
