Penerimaan Pajak Semester I 2021 Naik 4,9 Persen

<p>Foto: Illustrasi Penerimaan pajak.</p>
Foto: Illustrasi Penerimaan pajak.

Berita nasional, gemasulawesi– Penerimaan pajak pada semester I tahun 2021, sebesar Rp 557,77 triliun mengalami kenaikan sebanyak 4,9 persen dibandingkan realisasi pada periode sama tahun lalu hanya Rp 531,77 triliun.

“Penerimaan pajak semester I 2021 mencapai Rp 557,77 triliun atau 45,36 persen dari target Rp 1.229,6 triliun,” ungkap Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.

Hal itu menunjukkan peningkatan penerimaan pajak relatif sangat signifikan dan stabil. Itu merupakan cerminan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Baca juga: Anggaran Penanganan Kesehatan Naik Jadi Rp 185,98 Triliun

Penerimaan pajak ini sudah mulai memasuki zona positif mengingat realisasi semester I 2020 terkontraksi mencapai 12 persen dibanding semester I 2019 sebagai dampak terjadinya pandemi covid 19.

“Itu turunnya sangat dalam kalau kita lihat memang di masa-masa awal pandemi tahun lalu dan sekarang kita sudah mulai memasuki zona positif,” ujarnya.

Jika dilihat dari per jenis pajak maka hanya PPh NonMigas yang mengalami kontraksi pada semester I 2021 ini, yaitu minus 2,91 persen dengan penerimaan sebesar Rp 303,17 triliun atau 47,52 persen dari target.

Baca juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun Saat PPKM

Sementara untuk jenis pajak PPN dan PPnBM, PBB dan pajak lainnya serta PPh Migas telah mampu tumbuh positif pada semester I tahun ini, dengan masing-masing 14,84 persen, 22,69 persen, dan 23,54 persen.

Dirincikan untuk realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada semester I ini mencapai Rp 217,66 persen atau 41,98 persen dari target dan tumbuh 14,84 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp 189,53 triliun.

Baca juga: Disperindag Parigi Moutong Tera Ulang SPBU Toboli dan Ampibabo

Untuk PBB dan pajak lainnya terealisasi Rp 14,63 triliun atau 53,67 persen dari target dan tumbuh 22,69 persen dari periode sama 2019 yang sebesar Rp 11,93 triliun.

Kemudian untuk PPh Migas terealisasi Rp 22,31 triliun atau 48,74 persen dari target dan mampu tumbuh 23,54 persen dibanding Rp 18,06 triliun pada periode sama tahun lalu.

Baca juga: IMIP Sulawesi Tengah Bantu 21 Isotank Oksigen ke Pemerintah

Pihaknya menjelaskan, baiknya kinerja penerimaan pajak didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan harga komoditas yang mendorong produksi serta konsumsi sehingga berdampak pada peningkatan ekspor maupun impor.

“Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari masa yang kritikal ini dalam waktu singkat sehingga perekonomian kembali ke tren yang baik,” tutupnya. (***)

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala

...

Artikel Terkait

wave

KPK Kawal Bansos Selama PPKM Darurat

KPK menyebut akan kawal Bansos selama masa pemberlakuan PPKM darurat, sesuai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19.

Pemerintah Diingatkan Tidak Sembunyikan Kasus Covid 19 Pada Anak

Transparansi kasus penting untuk penanganan lebih maksimal, sehingga pemerintah diingatkan tidak menyembunyikan data covid 19 pada anak.

Kondisi Geografis Penyebab Kemiskinan Masih Terjadi di Indonesia

Kondisi geografis negara kepulauan Indonesia dengan lokasi lokasi sulit tersentuh, jadi penyebab mengapa kemiskinan masih terjadi.

Langgar PPKM Darurat, 103 Perusahaan di Jakarta Disegel

103 perusahaan langgar penerapan PPKM darurat disegel sementara, saat operasi yustisi dilakukan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Satpol PP .

Syarat Zonasi PPDB Sebabkan Tingginya Mobilitas Penduduk

Pemerintah mencatat semester pertama 2021, mobilitas penduduk berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain meningkat, melonjak Juni ini.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;