Bangsa Indonesia Diminta Rawat Keberagaman Suku

<p>Foto: Suku dan budaya di Parigi Moutong.</p>
Foto: Suku dan budaya di Parigi Moutong.

Berita nasional, gemasulawesi– Bangsa Indonesia diminta untuk terus rawat keberagaman suku, merupakan potensi dalam mendukung pembangunan nasional.

“Tentu keberagaman itu harus kita rawat dan dijadikan sebagai potensi kekuatan agar bangsa Indonesia dapat tetap utuh dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, utamanya dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang,” ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin di acara Perayaan Hari Ulang Tahun ke-14 Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), Rakernas PSBI Tahun 2021, serta Launching Kongres PSBI IV dan Pesta Bolon Simbolon Tahun 2022, Rabu 7 Juli 2021.

Bukti keberagaman suku di Indonesia bisa tampak dari Badan Pusat Statistik 2010 yang mencatat ada 1.340 suku di Indonesia.

“Sebagai salah satu suku dengan jumlah cukup besar dan melihat sebaran jumlah anggota PSBI yang lebih dari 300 ribu orang di seluruh dunia, maka PSBI memiliki potensi besar yang harus diberdayakan,” kata dia.

Utamanya ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai adat sekaligus upaya penanaman rasa cinta Tanah Air.

Baca juga: Ratusan Warga Suku Lauje Parimo Ikuti Pendidikan Kesetaraan

Pelestarian adat istiadat harus menjadi bagian dari upaya masyarakat merawat demokrasi dan memupuk nasionalisme pada tingkat akar rumput.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan integritas nasional agar semakin kokoh dalam bingkai kebinekaan bangsa.

Baca juga: Disdukcapil Kembali Buka Layanan Kependudukan Khusus Warga Suku Bela Parimo

“Hal ini sangat penting untuk terus kita wariskan khususnya bagi generasi muda,” kata dia.

Lebih lanjut selama 14 tahun PSBI berdiri dengan 150 cabang di seluruh Indonesia, diharapkan bingkai kerukunan yang selama ini dibangun PSBI terus digalakkan.

Baca juga: Dinkes Parigi Moutong Kembali Distribusi 4 Ribu Vaksin Covid 19

Termasuk para generasi muda dari keluarga Simbolon diharapkannya menjadi teladan dan pelopor loyalitas serta nasionalisme untuk Indonesia, bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, sikap tak menghargai keberagaman suku bahasa dan adat menjadi tantangan berdemokrasi di Indonesia.

Baca juga: IMIP Sulawesi Tengah Bantu 21 Isotank Oksigen ke Pemerintah

Pihaknya mendorong agar setiap masyarakat terus berupaya menjaga kehidupan demokrasi di Tanah Air.

“Kita memang masih terus harus berjuang menjaga demokrasi kita yang kadang-kadang memang di sana sini masih ada ancaman-ancaman terutama dari keberagaman kita,” tutup Taufan.(***)

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala

...

Artikel Terkait

wave

Penerimaan Pajak Semester I 2021 Naik 4,9 Persen

Penerimaan pajak pada semester I tahun 2021, sebesar Rp 557,77 triliun mengalami kenaikan sebanyak 4,9 persen dibandingkan periode lalu

KPK Kawal Bansos Selama PPKM Darurat

KPK menyebut akan kawal Bansos selama masa pemberlakuan PPKM darurat, sesuai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19.

Pemerintah Diingatkan Tidak Sembunyikan Kasus Covid 19 Pada Anak

Transparansi kasus penting untuk penanganan lebih maksimal, sehingga pemerintah diingatkan tidak menyembunyikan data covid 19 pada anak.

Kondisi Geografis Penyebab Kemiskinan Masih Terjadi di Indonesia

Kondisi geografis negara kepulauan Indonesia dengan lokasi lokasi sulit tersentuh, jadi penyebab mengapa kemiskinan masih terjadi.

Langgar PPKM Darurat, 103 Perusahaan di Jakarta Disegel

103 perusahaan langgar penerapan PPKM darurat disegel sementara, saat operasi yustisi dilakukan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Satpol PP .

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;