Dari Jawa Barat hingga IKN, 5 Bendungan di Indonesia Ini Akan Diresmikan Pemerintah Awal Tahun 2024

Ket. Foto : Berikut Ini 5 Bendungan di Indonesia yang Akan Diresmikan Pemerintah di Awal Tahun 2024 (Foto/X/@KemenPU)
Ket. Foto : Berikut Ini 5 Bendungan di Indonesia yang Akan Diresmikan Pemerintah di Awal Tahun 2024 (Foto/X/@KemenPU) Source: (Foto/X/@KemenPU)

Nasional, gemasulawesi – Dalam keterangan tertulisnya hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diketahui akan meresmikan 5 bendungan di Indonesia untuk awal tahun 2024 mendatang.

Menurut keterangan tersebut, kelima bendungan itu tersebar mulai dari Provinsi Jawa Barat hingga ke IKN Nusantara yang berada di Kalimantan Timur.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan yang juga menjadi Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan jika 5 bendungan itu, yakni adalah Bendungan Cipanas, Tiu Suntuk, Sepaku Semoi, Lolak dan Karian.

Baca Juga: WA Sudah Pulih, Butet Kartaredjasa Harap Pelakunya Dapat Segera Ditangkap Polisi

“Bendungan sendiri menjadi salah satu infrastruktur yang terus digencarkan pembangunannya oleh Kementerian PUPR,” katanya.

Endar menambahkan jika langkah yang diambil ini adalah upaya yang nyata dari pemerintah Indonesia untuk menambah tampungan air di wilayah-wilayah di Indonesia.

“PUPR mengharapkan jika proyek bendungan ini dapat menjadi mitigasi dampak perubahan iklim dan juga memperkuat ketahanan pangan sekaligus air,” ujarnya.

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Wakil Ketua KPK Tegaskan Ucapan Menkopolhukam Tidak Berbasis pada Data

Untuk Bendungan Karian, kapasitas tampung yang dimilikinya adalah sekitar 314,7 juta meter kubik.

Bendungan Karian direncanakan akan menyediakan air untuk kebutuhan rumah tangga dan juga industri untuk 9 kota/kabupaten di Jakarta dan Banten.

Bendungan Cipanas direncanakan untuk menambah suplai air irigasi pertanian di Sumedang dan juga Indramayu.

Baca Juga: Soroti Pernyataan Mahfud MD, MAKI Nilai Penetapan Tersangka di KPK Telah Penuhi Alat Bukti

Bendungan lain yang akan diresmikan adalah Bendungan Sepaku Semoi yang akan difungsikan untuk menyediakan air baku di kawasan IKN dan Balikpapan.

Bendungan Tiu Suntuk yang terletak di Sumbawa Barat diketahui memiliki potensi sebagai tempat konservasi, pariwisata dan perikanan darat.

Bendungan Lolak yang berada di Sulawesi Utara dirancang untuk memasok air irigasi yang luasnya 2.214 hektar.

Baca Juga: Berpotensi Hasilkan Guguran Lava dan Awan Panas, BNPB Sebut Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Masih Cukup Tinggi

Di pihak lain, Kementerian PUPR sendiri telah memastikan jika jalan tol dan jalan nasional telah siap untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di mudik Nataru nanti.

Selain itu, akan ada penambahan ruas tol operasi selama libur Natal dan Tahun Baru. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Mahfud MD Kritik OTT KPK, Pengamat Hukum Sebut Tugas Menkopolhukam Adalah Berikan Teguran Resmi

Terkait pernyataan Mahfud MD mengenai OTT KPK, pengamat hukum nyatakan tugas dari Menkopolhukam adalah berikan teguran resmi.

Presiden Jokowi Duga TPPO di Balik Gelombang Pengungsi Rohingya, UNHCR Indonesia Sebut Seringkali Tidak Punya Pilihan

UNHCR Indonesia menyatakan jika para pengungsi yang seperti pengungsi Rohingya seringkali tidak memiliki pilihan lain.

Ralat Kritikannya terhadap OTT KPK, Mahfud MD Sebut dalam Hal Konteks Penetapan Tersangka

Mahfud MD kemarin meralat kritikannya terhadap OTT KPK dan menyatakan jika itu dalam konteks penetapan tersangka.

Indonesia Tidak Mengusir Pengungsi Rohingya, Ini Hal yang Melandasinya

Asas non-refoulement merupakan alasan mengapa hingga kini Indonesia tidak mengusir para pengungsi Rohingya yang datang.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;