Jumlahnya 12, Kemenkop UKM Akan Kenakan Sanksi kepada Bank yang Minta Jaminan dalam Menyalurkan KUR

Ket. Foto: Kemenkop UKM Akan Memberikan Sanksi untuk 12 Bank yang Meminta Jaminan untuk Penyaluran KUR (Foto/X/@KemenkopUKM/Pixabay/@IqbalStock)
Ket. Foto: Kemenkop UKM Akan Memberikan Sanksi untuk 12 Bank yang Meminta Jaminan untuk Penyaluran KUR (Foto/X/@KemenkopUKM/Pixabay/@IqbalStock) Source: (Foto/X/@KemenkopUKM/Pixabay/@IqbalStock)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menyatakan jika Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan UKM) akan mensanksi sebanyak 12 bank.

Menurut Yulius, Kemenkop UKM memberikan sanksi tersebut dikarenakan bank-bank yang dimaksud meminta jaminan atau agunan yang ditujukan untuk para penerima KUR yang kategori KURnya masih dibawah 100 juta rupiah untuk pinjaman.

Yulius menyampaikan pemerintah RI melalui Kemenkop UKM sebelumnya telah menetapkan KUR yang nilainya hingga 100 juta rupiah tidak dikenakan jaminan, sehingga bank atau penyalur KUR yang lain mendapatkan larangan untuk mengenakan jaminan kepada para penerima KUR tersebut.

Baca Juga:
Lakukan Survei, Dewan Pengawas Sebut Pegawai KPK Nilai Profesionalitas dan Integritas Lembaga Menurun di 2023

“Untuk aturan, itu tertuang di Permenko No. 2 Tahun 2023 yang memuat tentang Pedoman Pelaksanaan KUR,” katanya.

Yulius mengungkapkan untuk sanksi, Kemenkop UKM akan mengenakan surat teguran atau juga dapat berupa pemotongan subsidi bunga.

“Untuk saat ini, Kemenkop UKM telah memberikan surat teguran untuk 12 bank yang melanggar aturan,” jelasnya.

Baca Juga:
Jadi Salah Satu Saksi Meringankan, Yusril Ihza Mahendra Sebut Bukti untuk Menjerat Firli Bahuri Belum Cukup

Yulius juga menuturkan Kemenkop UKM telah menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan 12 bank yang akan dilakukan minggu ini.

“Saya sendiri tidak dapat merinci siapa saja 12 bank yang melanggar aturan karena ini berkaitan dengan kode etik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yulius menerangkan sanksi nantinya akan diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Baca Juga:
Bicara di Forum Rektor Tahunan, Presiden Jokowi Akui Indonesia Sering Terlena Jual Barang Mentah

“Jika diambil contohnya, misalnya, untuk bank yang meminta jaminan tambahan, subsidi bunganya tidak akan mendapatkan subsidi lagi dari pemerintah,” jelasnya.

Menurut Yulius, jika bank tersebut telah terlanjur mendapatkan subsidi, maka bank yang bersangkutan harus mengembalikannya ke kas negara.

Namun, Yulius menekankan bank-bank tersebut akan tetap menjadi penyalur KUR.

Baca Juga:
Posisi Masih Kosong, ICW Minta Presiden Jokowi untuk Segera Ajukan Sosok Pengganti Firli Bahuri ke DPR

Di kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawaati Setyorinny, mengungkapkan jika sejumlah pelaku UMKM terkadang masih mendapatkan banyak bank yang meminta agunan ke mereka yang menerima KUR di bawah 100 juta rupiah.

“Saya sendiri sempat mendampingi salah satu binaan yang mendapatkan kasus tersebut,” akunya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
93 Pegawai Lakukan Pungli, MAKI Harap KPK Dapat Tangani Pelaku dengan Tegas

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebutkan pihaknya mengharapkan KPK dapat menangani pelaku kasus dugaan pungli dengan tegas.

Bersedia Jadi Saksi Meringankan untuk Firli Bahuri, Yusril Ihza Mahendra Akan Jalani Pemeriksaan Hari Ini

Yusril Ihza Mahendra dilaporkan akan diperiksa di Bareskrim Polri hari ini sebagai saksi meringankan untuk Firli Bahuri.

Kasus Pungli Pegawai, ICW Himbau KPK Pastikan Rekrutmen Kedepankan Nilai Integritas

ICW dalam keterangan persnya menghimbau KPK untuk nantinya memastikan rekrutmen pegawai mengedepankan nilai integritas.

Agar Mampu Berperan di Pembangunan, Wakil Ketua MPR Sebut Kemudahan Akses Pendidikan Harus Konsisten Ditingkatkan

Dalam keterangan tertulis, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan kemudahan akses pendidikan harus konsisten ditingkatkan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;