Bank Dunia Setujui Pendanaan US$400 Juta untuk Indonesia

<p>Foto: Gedung kantor Bank Dunia.</p>
Foto: Gedung kantor Bank Dunia.

Berita nasional, gemasulawesi– Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan US$400 juta mendukung reformasi pemerintah Indonesia memperdalam, meningkatkan efisiensi dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.

“Pendanaan ini melengkapi berbagai upaya pemerintah melindungi sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan dari dampak-dampak krisis covid 19,” ungkap Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, Jumat 11 Juni 2021.

Menurutnya, pandemi covid 19 telah menyebabkan resesi di Indonesia, dengan dampak keuangan, fiskal, dan sosial berpotensi menjadi berkepanjangan.

Sementara itu, kurang mendalamnya pasar keuangan Indonesia meningkatkan kerentanan negara ini terhadap guncangan dari luar.

Sehingga Pendanaan US$400 Juta itu dirancang membantu Indonesia mengatasi kerentanan di sektor keuangan imbas pandemi.

Pendanaan US$400 Juta itu dilakukan melalui dukungan terhadap langkah-langkah seperti perluasan layanan keuangan kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terlayani.

Selain itu, pengurangan berbagai biaya layanan keuangan baik bagi perorangan maupun perusahaan, serta penguatan kapasitas sektor keuangan. Agar mampu bertahan saat terjadi guncangan, baik terkait keuangan maupun non-keuangan.

Baca juga: DPUPRP Usul Empat Jembatan Rusak Dapat Bantuan BNPB

“Dengan menjadikan layanan keuangan lebih transparan, dapat diandalkan, dan berorientasi kepada teknologi. Maka simpanan dapat disalurkan kepada investasi-investasi yang paling produktif secara lebih hemat, lebih cepat, dan lebih aman. Sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi untuk masa depannya dan untuk melindungi diri mereka dari berbagai guncangan yang tidak diharapkan,” paparnya.

Dukungan pendanaan US$400 juta ini menjadi komponen penting bagi reformasi di sektor keuangan di Indonesia.

Di mana penguatan ketahanan ekonomi dan daya saing mencakup tujuan spesifik yang difokuskan pada peningkatan kedalaman, perbaikan efisiensi, dan penguatan ketahanan di sektor keuangan.

Pendanaan US$400 Juta ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip GRID yakni pembangunan yang hijau, berketahanan dan inklusif.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pandemi corona membuat berbagai reformasi struktural dalam mengatasi kerentanan sektor keuangan harus segera dilakukan.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan karena perannya yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Indonesia dan mengurangi kemiskinan, terutama selama tahap pemulihan covid-19,” tutupnya. (***)

Baca juga: Parigi Moutong Target Penurunan Stunting Dibawah 10 Persen

...

Artikel Terkait

wave

Nadiem: PTM Terbatas Bukan Sekolah Seperti Biasa

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menegaskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tidak sama seperti sekolah tatap muka biasanya.

Lagi, KSPI Akan Gelar Aksi Mogok Tolak UU Omnibus Law

Penolakan para buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan gelar aksi mogok tolak UU Omnibus Law.

Fadli Zon Geram Garuda dan PLN Utang Menggunung

Anggota DPR-RI Fadli Zon mengaku geram dengan dua BUMN yaitu Garuda dan PLN miliki utang menggunung hingga terancam bangkrut.

Lima BUMN Sumbang Deviden 90,6 Persen ke RI Tahun 2020

Sebanyak lima BUMN sumbang deviden kepada negara sebesar Rp 90,6 persen di tahun 2020, dua BUMN bertutang hingga puluhan triliun rupiah.

Harga Sapi Hidup Diprediksi Naik Jelang Idul Adha

Diprediksi harga sapi hidup akan mengalami kenaikan Rp4.000-Rp5.000 per kilogram jelang Lebaran Idul Adha tahun ini.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;