Berita nasional, gemasulawesi– Penolakan para buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan gelar aksi mogok tolak UU Omnibus Law.
Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, kembali ditunjukan dengan aksi mogok nasional ke-2, yang akan digelar saat Mahkamah Konstitusi membuat putusan uji formil dan uji materiil yang tidak sesuai dengan harapan buruh.
“Kami resmi nanti akan meminta seluruh anggota KSPI setidaknya 2,2 juta orang di lebih dari 24 provinsi lebih dari 300 kabupaten/kota dan lebih dari 10 ribu pabrik berhenti bekerja selama beberapa hari,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis 10 Juni 2021.
Sejauh ini, tuntutan buruh terkait dengan Omnibus Law sudah masuk sidang uji formil. Tuntutan buruh terkait uji formil ini intinya adalah meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh pasal-pasal UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang dianggap cacat formil.
Baca juga: Bertambah, Dua Pasien Covid 19 Meninggal di Parigi Moutong
Baca juga: Pemerintah Akan Kembali Bubarkan Lembaga Non Struktural
Baca juga: Bertambah, Dua Pasien Covid 19 Meninggal di Parigi Moutong
Ia merinci cacat formil omnibus law karena tidak melibatkan partisipasi publik. Lalu, tidak juga ada keterbukaan informasi publik terutama terkait pengesahannya.
Awalnya UU itu rencananya disahkan tanggal 8 Oktober 2020 namun tiba-tiba dimajukan jadi 5 Oktober 2020. Terakhir, karena tidak sesuai dengan UU P3, peraturan pembuatan perundang-undangan.
Baca juga: Harga Sapi Hidup Diprediksi Naik Jelang Idul Adha
Baca juga: Kemenhub Siapkan Anggaran Rp 435 Miliar untuk 30 Trayek Tol Laut
Baca juga: Fadli Zon Geram Garuda dan PLN Utang Menggunung
Selain itu, para buruh juga sudah mengajukan uji materiil yang diharapkan juga mencapai putusan sesuai harapan buruh.
“Sambil kita menunggu agar hakim MK segera juga menyidangkan uji materiil yang diajukan KSPSI Andi Ghani dan KSPI terkait dengan klaster ketenagakerjaan Ciptaker pasal-pasal yang kami gugat,” tutupnya. (***)
Baca juga: PT Asabri Tagih Kemenkeu Hutang 6,4 Triliun Rupiah
Baca juga: Pembelian Sembako Akan Dikenakan Pajak
Baca juga: Alat Uji KIR di Parigi Moutong Belum Terkalibrasi
