Kemenhub Siapkan Anggaran Rp 435 Miliar untuk 30 Trayek Tol Laut

<p>Foto: Kapal Tol Laut.</p>
Foto: Kapal Tol Laut.

Berita nasional, gemasulawesi– Sebanyak 30 trayek tol laut disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan total anggaran Rp 435 Miliar di tahun 2022.

“Untuk 2021 ada 26 trayek. Lalu di 2022 rencananya bertambah jadi ada 30 trayek,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa 8 Juni 2021.

Jumlah itu bertambah dari yang ditetapkan pada 2021, sebanyak 26 trayek.

Beberapa pelabuhan yang menjadi pangkalan tol laut untuk target 30 trayek antara lain adalah Tanjung Priok, Tanjung Perak, Teluk Bayur, Makassar, Bitung, Merauke, Biak, dan Timika.

Baca juga: Parigi Moutong Dorong Pengusaha Manfaatkan Tol Laut

Baca juga: Samsurizal: Pembukaan Lahan Baru Harus Sesuai Aturan

Agus juga memaparkan hingga Mei tahun ini, 26 trayek tol laut telah berhasil membawa total muatan berangkat sebanyak 5.963 TEUS ke seluruh daerah terpencil.

Kemudian, kapal trayek tol laut juga membawa muatan balik 2.068 TEUS dari daerah terpencil.

Baca juga: DPRD Parimo Akan Gelar RDP Terkait Pemanfaatan Tol Laut

Baca juga: Pencanangan Zona Integritas Kota Palu: Komitmen Cegah Korupsi

“Kalau dilihat muatan berangkat di 2020 itu 13.825 TEUS secara full setahun. Pas balik tol laut membawa muatan balik 4.303 TEUS,” ujarnya.

Untuk trayek tol laut tahun depan itu Kemenhub mengajukan anggaran sebesar Rp 435,81 miliar, yang digunakan untuk memberikan biaya pelayanan kepada para operator. Sehingga, ongkos kirim tol laut lebih murah.

Baca juga: Disperindag Parigi Moutong Segera Sosialisasikan Pemanfaatan Tol Laut

Baca juga: Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Melonguane Sulawesi Utara

Baca juga: Jelang Lawan Vietnam: Timnas Indonesia Benahi Kekurangan

Di sisi lain, Kemenhub juga memberikan subsidi untuk penyelenggaraan pelayaran perintis ke daerah terpencil. Totalnya, di tahun 2022 akan ada 118 trayek tol laut yang akan disubsidi dengan total pengajuan anggaran Rp 792,29 miliar.

Lalu ada juga subsidi untuk 6 trayek angkutan kapal ternak, anggaran diajukan sebesar Rp 64,42 miliar. (***)

Baca juga: Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Toli-Toli, Sulawesi Tengah

Baca juga: Distributor Parigi Moutong Pasarkan 200 Ton Beras Via Tol Laut

Baca juga: Sekda Harap Investasi Bisa Serap Tenaga Kerja Lokal

...

Artikel Terkait

wave

Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidikan Dinilai Lamban

vaksinasi guru dan tenaga pendidik, menjelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, menuai kritikan karena dinilai lamban jauh dari target.

DPR dan KPU Sepakat Jadwal Pemilu 28 Februari 2024

DPR dan KPU menggelar rapat di Komisi II beberapa waktu lalu, dan memutuskan jadwal pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 28 Februari 2024.

BKN Belum Bisa Pastikan Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK

BKN belum bisa pastikan kapan penjadwalan kembali pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK, sebelumnya ditunda, semula dijadwalkan 31 Mei kemarin.

Bantuan Diskon Listrik Berakhir

Bantuan diskon listrik dari pemerintah untuk golongan 450VA dan 900VA bersubsidi, akan berakhir pada bulan Juni, adalah keputusan nasional

Masih Berutang, Satgas Blokir Rekening Obligor dan Kreditur BLBI

Negara bisa blokir rekening obligor dan kreditur BLBI, yang dinilai bandel karena tidak membayar utang, dengan kerjasama dengan BI dan OJK

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;