Tolak Ukur Adalah Kepuasan, Menteri ATR Sebut Kehadiran Birokrasi Harus Melayani dan Bukan Mempersulit Masyarakat

Ket. Foto: Menteri ATR Menyatakan Kehadiran dari Birokrasi Adalah untuk Melayani dan Bukan Mempersulit Masyarakat
Ket. Foto: Menteri ATR Menyatakan Kehadiran dari Birokrasi Adalah untuk Melayani dan Bukan Mempersulit Masyarakat Source: (Foto/ANTARA/HO-Humas Kementeri ATR/BPN)

Nasional, gemasulawesi – Menteri ATR dan Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyatakan seluruh jajarannya yang berada di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.

Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan jika seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan, kemudahan urusan masyarakat hingga manfaat yang diterima.

Menteri ATR menegaskan jika kehadiran birokrasi harus melayani dan bukan mempersulit atau memperlambat masyarakat.

Baca Juga:
Membahas Persoalan Pertahanan, Prabowo Subianto Dilaporkan Melakukan Pertemuan dengan Presiden Ukraina di Singapura

Dia menyampaikan jika birokrasi yang dibangun harus semakin melayani, profesional dan juga semakin responsif.

AHY menuturkan jika salah satu penanda utama kualitas layanan adalah kepuasan masyarakat untuk pelayanan yang cepat, prima, transparan, akuntabel, ekonomis dan bahkan ada yang bebas biaya.

Dalam pernyataannya hari ini, tanggal 2 Juni 2024, AHY menyatakan implementasi layanan elektronik dinilai dapat mewujudkan layanan yang prima untuk masyarakat.

Baca Juga:
Ramai Diperbincangkan! MUI Keluarkan Fatwa Baru, Haram Bagi Umat Islam Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Agama Lain, Ini Alasannya

“Hal tersebut dikarenakan akan mempercepat proses yang selama ini dianggap cukup berbelit-belit,” ujarnya.

Dikutip dari Antara, AHY menerangkan jika nantinya ini seluruhnya akan mempercepat proses yang memang selama ini cukup berbelit-belit.

Dia menegaskan jika transformasi digital juga sangat penting, dikarenakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi saat beberapa waktu yang lalu meluncurkan GovTech Indonesia atau Portal INA Digital dan SPBE Summit 2024.

Baca Juga:
Pekerja yang Sudah Punya Rumah Tetap Wajib Ikut Tapera, Buat Apa? Begini Penjelasan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho

Menurutnya, nantinya semua layanan publik akan terintegrasi, yang termasuk juga dengan layanan elektronik.

“Dengan ini, maka akan membypass banyak sekali hal, yang termasuk juga dengan tahapan administratif yang selama ini melelahkan untuk masyarakat,” katanya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan semangat transformasi digital secara menyeluruh.

Baca Juga:
Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua yang Mulai Dirampas, Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung

Sebelumnya, pada bulan lalu, Menteri ATR mengungkapkan komitmennya untuk melayani instansi, lembaga, BUMN hingga masyarakat, yang juga tanpa memandang profil ataupun latar belakang, untuk dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang juga sah.

Dia menyatakan tugas dari Kementerian ATR/BPN adalah untuk melayani masyarakat darimana dia berada dan tidak memandang latar belakang profesinya atau latar belakang instansinya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Diduga Pelaku Tabrak Lari! Detik-Detik Sebuah Mobil Dikejar 2 Sepeda Motor Hingga Masuk ke Jalan Tol Viral di Media Sosial

Viral di media sosial, sebuah mobil yang diduga sebagai pelaku tabrak lari, dikejar oleh dua motor hingga akhirnya memasuki jalan tol.

Tak Semua Pekerja Wajib Ikut! Ternyata Begini Kriteria Kepesertaan Tapera yang Belum Banyak Diketahui

Heru Pudyo Nugroho Heru Pudyo Nugroho jelaskan kriteria pegawai yang wajib mengikuti program iuran Tapera, tak semua harus ikut.

Sejumlah Agenda Pertemuan Menanti, Jusuf Kalla Dikabarkan Terbang ke Afghanistan pada Hari Ini

Jusuf Kalla dilaporkan terbang ke Afghanistan pada hari ini dengan sejumlah agenda pertemuan yang telah menanti.

Bertemu Dirjen WHO, Menkes Harap Semakin Banyak Orang Indonesia yang Aktif Berkontribusi di Berbagai Institusi Kesehatan Dunia

Menteri Kesehatan mengakui berharap semakin banyak orang Indonesia yang aktif memberikan kontribusi di berbagai institusi kesehatan dunia.

Terkait Menu Khusus, Kemenag Sebut Seluruh Jemaah Calon Haji Lansia Dapat Memperolehnya dengan Cara Melapor ke Ketua Kloter

Kementerian Agama menyampaikan jika seluruh jemaah calon haji dapat memperoleh menu khusus untuk lansia dengan melapor ke ketua kloter.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;