Nasional, gemasulawesi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menyatakan komitmennya untuk mematuhi putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, yang menggarisbawahi langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk memastikan implementasi yang efektif dari keputusan MK.
Dalam pernyataannya, Afifuddin menjelaskan bahwa KPU akan melakukan kajian mendalam terhadap salinan putusan MK untuk memahami secara detail persyaratan baru yang diberlakukan.
“Putusan MK ini bersifat self-executing, yang berarti tidak memerlukan perubahan undang-undang untuk diberlakukan. Oleh karena itu, kami akan menelaah salinan putusan secara komprehensif untuk memastikan bahwa kami memahami dan menerapkan semua ketentuan dengan benar,” ungkapnya.
Baca Juga:
Melalui Program SSW Tahap III Tahun 2024, Kota Palu Mendapat Kuota 70 Orang untuk Bekerja di Jepang
Langkah selanjutnya, KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Afifuddin menekankan pentingnya proses konsultasi ini untuk memastikan bahwa semua perubahan yang diperlukan dalam peraturan pemilihan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Konsultasi ini penting agar kami dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari masalah yang mungkin timbul. Kami akan berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah untuk membahas implementasi putusan MK dan memastikan bahwa semua pihak memahami perubahan ini,” kata Afifuddin.
KPU juga akan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 untuk mencerminkan perubahan yang diatur dalam putusan MK.
Proses revisi ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan dan jadwal pemilihan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024.
“Kami telah mempersiapkan draf revisi peraturan dan akan melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tujuannya adalah agar semua persyaratan baru dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” tambah Afifuddin.
Afifuddin juga menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya dengan keputusan MK pada pemilihan presiden menunjukkan pentingnya konsultasi.
“Kami memiliki pengalaman di masa lalu di mana kami tidak melakukan konsultasi yang memadai setelah keputusan MK, dan ini menyebabkan teguran dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa kali ini semua langkah dilakukan dengan benar untuk menghindari masalah yang sama,” ujarnya.
KPU bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dengan memastikan bahwa semua ketentuan yang diatur dalam putusan MK diterapkan secara tepat.
“Kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 ini berlangsung secara adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Karena semua langkah yang kami ambil adalah untuk memastikan proses pemilihan yang bersih dan transparan,” tegasnya. (*/Shofia)
