Kemenkes Uji Coba Digital Prokes Aktivitas Masyarakat

<p>Foto: Illustrasi aplikasi pedulilindungi.</p>
Foto: Illustrasi aplikasi pedulilindungi.

GemasulawesiMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan melakukan uji coba digital Prokes di enam aktivitas utama masyarakat.

“Keenam aktivitas utama itu adalah perdagangan modern dan tradisional, kantor atau kawasan industri, transportasi darat, laut dan udara, pariwisata, keagamaan dan pendidikan,” ungkap Budi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 9 Agustus 2021.

Dia menyebut, keenam jenis aktivitas uji coba digital Prokes itu nantinya akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui status vaksin seseorang.

Baca juga: Distribusi Vaksin Covid19 Prioritas ke Wilayah Kasus Kematian Tinggi

“Sudah diputuskan presiden akan gunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai dasar dan minggu depan mulai di beberapa mal, kerja sama dengan asosiasi mal Indonesia,” ujarnya.

Budi mengatakan, mereka yang melakukan enam jenis kegiatan itu akan di-screening untuk melihat apakah sudah divaksinasi atau belum melalui aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu, mereka yang sudah divaksinasi, akan memperoleh kelonggaran dalam penerapan Prokes covid19.

“Kalau yang sudah vaksin satu meja berempat dan bisa selamanya buka masker. Sementara, yang belum vaksin satu meja berdua dan ditaruh di ruangan terbuka, dan akan diatur dalam Prokes untuk keenam aktivitas,” tuturnya.

Dia berharap, dengan pilot project itu, penerapan Prokes tidak hanya dimiliki oleh pemerintah tetapi juga masyarakat dalam beraktivitas.

“Jadi pengawasan lebih efektif karena dilakukan asosiasi bersama pemerintah,” ucapnya.

Langkah itu kata dia, guna mengantisipasi kekhawaturan tentang kemungkinan besar pandemi covid19 akan bertahan cukup lama di Indonesia, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memutus mata rantai penularannya.

Baca: Desa Parigimpu’u Siapkan Lahan Pekuburan Jenazah Covid19

Presiden arahkan roadmap penerapan Prokes

Oleh karenanya, dibutuhkan roadmap agar ke depannya kegiatan masyarakat berjalan aman selama pandemi.

“Jadi arahan presiden kita harus miliki roadmap bagaimana kalau ke depannya virus ini hilang butuh waktu sampai tahunan, bagaimana Prokes kita bisa menjaga kita untuk tetap normal menjalankan ekonomi dengan kondisi lebih aman,” kata dia.

Selain itu, sebanyak 45 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali akan menjadi prioritas untuk mendapatkan tambahan stok vaksin covid19.

Langkah tersebut kata dia, dilakukan karena kasus konfirmasi positif covid19 mengalami peningkatan di daerah itu.

“Bapak Presiden juga menyampaikan dipastikan bahwa 7 wilayah aglomerasi di Jawa dan Bali kalau bisa segera diselesaikan (vaksinasi) dengan minimal 70 persen sudah dicapai di akhir September,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Kota Palu Sosialisasi Prokes PPKM di Sejumlah Warkop

...

Artikel Terkait

wave

WNA China Masuk Indonesia Saat PPKM, DPR Minta Penjelasan

WNA China masuk Indonesia saat penerapan PPKM, DPR minta penjelasan Menkumham atau dari pihak keimigrasian saat penerapan PPKM.

Sidang Kasus Korupsi Bansos: Juliari Batubara Minta Bebas

Pada sidang kasus korupsi Bansos, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara minta bebas, Vonis majelis hakim akan berdampak kondisi keluarganya.

Krisis Tabung Oksigen: Parigi Moutong Minta Bantuan ke Pemprov Sulawesi Tengah

Pemda Parigi Moutong minta bantuan ke Pemprov Sulawesi Tengah, terkait krisis tabung oksigen di RSUD Anuntaloko Parigi untuk pasien covid19.

Mendagri: Penundaan Pilkades Serentak Cegah Penyebaran Covid19

Mendagri menyebut penundaan Pilkades serentak dan PAW 2021. Hal itu menindaklanjuti arahan presiden terkait dengan angka penyebaran covid19.

Lonjakan Kasus Covid19 di Sulut Akibat Varian Delta

Satgas sebut lonjakan kasus covid19 di Sulut secara signifikan akibat virus corona varian delta, Hasil terhadap delapan spesimen.

Berita Terkini

wave

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.


See All
; ;