Nasional, gemasulawesi - Menteri HAM Natalius Pigai kembali menjadi sorotan. Setelah mengajukan tambahan anggaran besar untuk kementeriannya, Menteri HAM Natalius Pigai kini mengusulkan penambahan jumlah staf secara signifikan.
Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Pigai mengungkapkan bahwa kementeriannya membutuhkan 2.544 pegawai guna mendukung tugas-tugas besar yang diamanahkan pemerintah.
Usulan ini muncul menyusul anggaran Kementerian HAM yang dipandang Pigai masih jauh dari mencukupi untuk mencapai visi dan misi yang diusung Presiden Prabowo Subianto di bidang hak asasi manusia.
Pigai juga menyoroti pentingnya kehadiran sumber daya manusia yang lebih memadai untuk memastikan kerja kementerian dapat berjalan efektif, sekaligus menjawab harapan besar publik terhadap perbaikan HAM di Indonesia.
Baca Juga:
Setelah Prabowo, Ridwan Kamil Juga Temui Jokowi di Solo, Apa Saja yang Terungkap dari Pertemuan Ini?
Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang lebih besar untuk mengatasi persoalan hak asasi manusia yang semakin kompleks di Indonesia.
"Saat ini, saya hanya punya 188 staf, dan jumlah itu jauh dari cukup," ungkap Pigai saat rapat.
Ia menambahkan, dengan struktur baru kementerian, diperlukan 2.544 pegawai agar layanan HAM bisa berjalan lebih efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pigai memproyeksikan bahwa penambahan staf ini akan membutuhkan anggaran besar.
"Untuk menggaji 2.544 pegawai saja, kita perlu lebih dari Rp1,2 triliun," jelasnya, seraya menekankan bahwa angka tersebut hanya mencakup gaji, belum termasuk biaya program dan infrastruktur pendukung.
Menurutnya, ini menunjukkan kebutuhan dana jauh lebih besar dari anggaran yang ada saat ini, yaitu Rp64 miliar.
Dalam pandangan Pigai, jika Kementerian HAM hanya didukung anggaran yang terbatas, visi Presiden Prabowo dalam menciptakan kebijakan HAM yang lebih kuat dan terstruktur tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal.
"Kalau negara punya kemampuan, saya harap anggaran bisa di atas Rp20 triliun," kata Pigai.
Selain anggaran, Pigai juga menyoroti ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap peran Kementerian HAM, terutama setelah sektor HAM dinaikkan menjadi kementerian tersendiri.
Dengan demikian, menurut Pigai, tambahan staf ini menjadi sangat penting untuk memastikan kementerian dapat merespons setiap isu HAM dengan cepat dan tepat.
"Presiden tidak mungkin membentuk kementerian ini tanpa alasan besar," ujar Pigai, menyiratkan bahwa ada target penting yang ingin dicapai pemerintah dalam bidang HAM.
Kementerian HAM juga menyatakan bahwa usulan ini bukan hanya demi memenuhi kebutuhan internal, tetapi sebagai langkah awal untuk membangun pelayanan yang lebih profesional.
Dengan struktur yang lebih kuat, Pigai yakin bahwa kementerian dapat memberikan perlindungan HAM yang lebih baik dan mampu menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh layanan HAM.
Kementerian HAM akan terus mengupayakan dukungan dari pemerintah dan DPR untuk realisasi anggaran dan tambahan staf ini.
"Kami berharap agar proses ini dapat berjalan baik, sehingga visi HAM dari Presiden bisa tercapai dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkas Pigai. (*/Shofia)
