Satgas Belum Pastikan Covid19 Jadi Endemi Tahun 2022

<p>Foto: Illustrasi covid19 jadi endemi.</p>
Foto: Illustrasi covid19 jadi endemi.

Gemasulawesi– Juru Bicara Satgas Penanganan covid19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan covid19 jadi endemi di Indonesia pada 2022 mendatang.

“Endemi dapat digambarkan sebagai sebuah situasi di mana kondisi kasus lebih terkendali. Namun, bukan berarti virusnya hilang sepenuhnya,” ungkap Wiku dalam konferensi pers disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis 19 Agustus 2021.

Dia menyebut, ada beberapa aspek dapat mengindikasikan covid19 jadi endemi di Indonesia.

Baca juga: Jubir Covid19: Perjuangan Pemda Merdeka Lawan Covid19

Wiku menjelaskan, apabila Indonesia ingin mencapai tahap covid19 jadi endemi, maka harus ada akselerasi pada pelaksanaan program vaksinasi dilakukan secara masif, agresif dan menyasar hampir seluruh populasi.

Covid19 jadi endemi lanjut dia, juga dapat terwujud apabila penambahan kasus dan kematian virus corona mengalami penurunan kasus drastis.

Hal-hal itu menurut dia dapat terjadi dengan upaya-upaya pembatasan mobilitas dilakukan pemerintah dan masyarakat saat ini.

“Dengan instrumen pengendalian PPKM saat ini, berupa pengaturan dan target spesifik baik 3M, 3T, dan vaksinasi di tiap kabupaten dan kota, diharapkan kondisi itu segera tercapai,” lanjutnya.

Wiku kembali mengingatkan, pengendalian pandemi Covid19 di Indonesia bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan diperlukan kolaborasi seluruh pihak.

Hal itu diperlukan agar kebijakan telah ditetapkan dapat diikuti dan membawa dampak efektif serta signifikan.

Baca juga: KADIN Sulawesi Tengah Salurkan Bantuan Penanganan Covid19

Presiden persiapkan langkah penanganan optimal covid19 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, rencana Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan langkah-langkah covid19 jadi endemi di Indonesia, dimulai tahun depan.

Namun, dia tidak merinci gagasan dan strategi apa akan dilakukan pemerintah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya juga meyakini pandemi virus corona di Indonesia akan berubah menjadi endemi.

Hal itu menurut dia, akan terwujud hanya dengan syarat penanganan optimal disertai dengan pemberian obat Covid19 secara tepat kepada masyarakat di Indonesia.

Diketahui, endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. (***)

Baca juga: Indonesia Tetapkan Bencana Nasional Virus Corona

...

Artikel Terkait

wave

Kemenkes: Insentif Nakes Jadi Tanggungjawab Daerah

Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes mengatakan, anggaran insentif Nakes menjadi tanggung jawab daerah, dan bukan dalam kendali pusat.

KemenkoPMK: Percepat Layanan Vaksinasi Masyarakat Adat di Sulteng

Kementrian Koordinator PMK meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah percepatan layanan vaksinasi masyarakat adat.

Sertifikat Vaksin Covid19 untuk Pelaku Perjalanan, Ini Kata WHO

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuturkan, sertifikat vaksin covid19 untuk pelaku perjalanan bisa diterapkan jika ada di keadilan daerah.

Bupati: Nakes di Kabupaten Buol Bersedia Kembali Bertugas

Menindaklanjuti dugaan jemput paksa jenazah Covid19 di Rumah Sakit Mokoyurli, Bupati jamin Nakes di Kabupaten Buol kembali bekerja.

Pukat UGM Nilai Pemberian Remisi ke Napi Korupsi Tidak Tepat

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, menilai pemberian remisi ke Napi korupsi, tidak tepat, perayaan kemerdekaan

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;