Gemasulawesi- Upaya mendorong percepatan vaksinasi, bahkan bagi penyandang disabilitas pemerintah siapkan JBI disabilitas atau juru bicara di beberapa fasilitas kesehatan, khususnya milik pemerintah pusat.
“Banyak fasilitas kesehatan belum sediakan JBI dan ini PR kami juga bagaimana dalam mengupayakan agar pelayanan fasilitas kesehatan bisa ramah disabilitas,” ungkap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Cut Putri Arianie, dalam Katadata Forum Virtual Series ‘Vaksin untuk Penyandang Disabilitas, Jumat 20 Agustus 2021.
Menurut Cut Putri, dengan pemerintah siapkan JBI disabilitas akan memudahkan dalam pemenuhan hak atas informasi. Seperti mandat UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Baca juga: Emak-emak Bonceng Pasien Pakai Motor ke Dalam Ruang IGD
Dia pun berharap, Pemda dapat meneruskan segala informasi dan peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat. Salah satu upayanya dengan pemerintah siapkan JBI disabilitas.
Menurut dia, Pemda merupakan pihak dinilai paling mengetahui bagaimana situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing.
Cut juga menilai, kerjasama antara pusat dan daerah dalam meluruskan informasi yang tidak sampai ke masyarakat.
Sebab, saat ini tercatat kurang dari 50 ribu penyandang disabilitas baru menerima Vaksin Sinopharm, dari target sebanyak 225 ribu difabel hingga akhir Oktober 2021. Sehingga, pemerintah siapkan JBI disabilitas untuk meneruskan info ke warga.
“Vaksinasi sudah dimulai sangat lama, mestinya saat vaksin dimulai, informasi ke seluruh masyarakat Indonesia harus sama. Kita berharap para pendamping disabilitas bisa menjelaskan, seluruh penduduk Indonesia, difabel atau non difabel bisa mendapat vaksin,” ungkapnya.
Dia memastikan disabilitas tetap bisa menerima vaksin Covid19, meski tidak mempunyai identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP).
Baca juga: Kesbangpol Sosialisasi Permendagri 78 Tahun 2020
Kemenkes kerjasama Kemendagri, Kemenkes dan Kemensos terkait vaksinasi
Pihaknya berupaya kerjasama Kemendagri, Kemenkes dan Kemensos ini dilakukan agar proses vaksinasi bisa sekaligus memfasilitasi pembuatan identitas bagi warga belum memiliki KTP.
Namun, penyandang disabilitas harus terlebih dulu datang ke Dukcapil untuk didata petugas.
“Jadi nanti dilaporkan ke Dukcapil. Itu sudah disepakati mereka bisa tetap dapat vaksin dan NIK akan dibantu oleh dinas kependudukan,” kata dia.
Meskipun saat ini kata dia, ada sekitar 450 ribu dosis vaksin Sinopharm disediakan untuk penyandang disabilitas di 6 provinsi di Jawa dan Bali.
Namun, mereka berada di luar provinsi itu tetap bisa menjangkau vaksin jenis lain.
Sementara prosedur vaksinasi covid19 bagi penyandang disabilitas pun sama seperti sudah berjalan sebelumnya. (***)
Baca juga: 145 CPNS Donggala Terima SK Seratus Persen
