Mahfud MD: Bangun Situasi Kondusif Jelang PON Peparnas di Papua

<p>Foto: Menkopolhukam, Mahfud MD.</p>
Foto: Menkopolhukam, Mahfud MD.

Gemasulawesi– Jelang PON Peparnas di Papua, Menkopolhukam Mahfud MD berharap semua pihak dapat membangun situasi kondusif baik dari sudut politik, hukum dan keamanan.

“Mari kita dukung ini semuanya,” ungkap Mahfud dalam video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Kamis 19 Agustus 2021. 

Menurut dia, kedua event nasional itu akan digelar pada Oktober 2021 dan November 2021. Sebelum PON XX digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021, dan Peparnas pada 2 hingga 15 November 2021 ada kegiatan-kegiatan pendahuluan.

Baca juga: Presiden Instruksikan Segera Salurkan Bansos Selama PPKM

Kegiatan PON Peparnas di Papua itu kata dia, diantaranya pertandingan pendahuluan, kedatangan para atlet, dan sebagainya.

Serangkaian agenda PON Peparnas di Papua itu, sudah akan mulai dilakukan panitia sekitar 20 hingga 23 September 2021.

Sementara berkaitan dengan fasilitas seperti venue berbagai Cabang Olahraga (Cabor), secara umum pelaksanaannya telah diselesaikan.

Sedangkan masalah-masalah teknis lainnya jelasnya, akan diselesaikan seluruhnya sebelum 20 September 2021 nanti.

Baca juga: Mahfud MD Atur Penyampaian Kritik Kebijakan Pembatasan Kegiatan Sesuai Prosedur

Menpora koordinasi ke berbagai lembaga sebelum pelaksanaan event olahraga itu

Selain itu, Menpora juga sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait agar dua event nasional itu berjalan lancar.

Dia pun menegaskan, pemerintah dan seluruh jajaran panitia pelaksana siap menyelenggarakan PON Peparnas di Papua.

“Pemerintah dan seluruh jajaran panitia yang sudah dibentuk Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah siap untuk penyelenggaraan PON ini dengan prinsip mari kita sehat melalui PON dan Peparnas. Tetapi juga jangan lupa untuk itu menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman telah meneken Surat Keputusan (SK) terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2020 Papua.

SK Penyempurnaan Penetapan Cabang Olahraga, Nomor Pertandingan, dan Kuota Atlet Setiap Cabang Olahraga PON 2020 itu ditandatangani Marciano bersama Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa waktu lalu.

Dalam SK itu ditetapkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, 679 nomor pertandingan/perlombaan, dan kuota atlet sebanyak 6442 orang. (***)

Baca juga: Pilkada Serentak Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

...

Artikel Terkait

wave

Tatap Muka Sekolah Wilayah PPKM Level 1-3 Diizinkan, Ini Syaratnya

Presiden Jokowi mendorong Pembelajaran Tatap Muka sekolah wilayah PPKM Level 1-3. Pemberian izin itu dengan catatan menerapkan Prokes ketat.

Satgas Belum Pastikan Covid19 Jadi Endemi Tahun 2022

Juru Bicara Satgas Penanganan covid19 mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan covid19 jadi endemi di Indonesia pada 2022 mendatang.

Kemenkes: Insentif Nakes Jadi Tanggungjawab Daerah

Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes mengatakan, anggaran insentif Nakes menjadi tanggung jawab daerah, dan bukan dalam kendali pusat.

KemenkoPMK: Percepat Layanan Vaksinasi Masyarakat Adat di Sulteng

Kementrian Koordinator PMK meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah percepatan layanan vaksinasi masyarakat adat.

Sertifikat Vaksin Covid19 untuk Pelaku Perjalanan, Ini Kata WHO

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuturkan, sertifikat vaksin covid19 untuk pelaku perjalanan bisa diterapkan jika ada di keadilan daerah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;