Punya Anggaran Rp 40 M, Menko Pangan Zulkifli Hasan Minta Tambahan Rp 510 M, Sebut Kantor Hingga Mobil Belum Ada

Potret Menko Pangan RI, Zulkifli Hasan yang baru-baru ini meminta tambahan anggaran untuk pencapaian target swasembada pangan
Potret Menko Pangan RI, Zulkifli Hasan yang baru-baru ini meminta tambahan anggaran untuk pencapaian target swasembada pangan Source: (Foto/Instagram/@kemenkopangan.ri)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp510 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024.

Zulhas menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp40 miliar, sedangkan kebutuhan sebenarnya mencapai Rp550 miliar.

Tambahan anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas kementeriannya.

Baca Juga:
Kerugian Negara Capai Rp 75 Miliar! Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Karet di Kementerian Pertanian Mencuat, Begini Kata Jubir KPK

"Anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar," ungkap Zulkifli Hasan dalam rapat bersama DPR.

Menurutnya, salah satu alasan utama tambahan anggaran ini adalah untuk mendukung program swasembada pangan, yang merupakan salah satu target prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk mencapai kemandirian pangan nasional dan diharapkan bisa terealisasi pada 2027.

Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan operasional dasar, termasuk pendirian kantor dan pengadaan fasilitas penunjang seperti kendaraan dinas.

Baca Juga:
Kejagung Periksa Pegawai PT Antam yang Diduga Terlibat dalam Kasus Dugaan Suap Ronald Tannur, Ini Sosok dan Perannya

Ia bahkan menyebut bahwa saat ini kementerian tersebut masih “numpang” di gedung lain.

"Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang," jelas Zulkifli Hasan dalam rapat tersebut.

Menko Pangan tersebut menambahkan, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk mendukung manajemen kementerian dan memfasilitasi koordinasi kebijakan antar-lembaga.

Ia menekankan pentingnya persetujuan dari DPR agar kementeriannya dapat menjalankan tugas dengan optimal tanpa kendala operasional.

Baca Juga:
Kritik Keras Larangan Driver Ojol Beli BBM Bersubsidi, Anggota DPR RI Mufti Anam: Jangan Peras Rakyat Kecil

Zulkifli Hasan berharap supaya pihak DPR bisa menyetujui usulannya terkait penambahan anggaran tersebut. Zulhas juga minta supaya anggarannya tersebut tidak dipotong.

Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang diajukan benar-benar digunakan untuk kebutuhan mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Kementerian juga didorong untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran yang ada, termasuk mencari cara agar belanja yang sudah tersedia dapat dioptimalkan.

Dengan langkah ini, tambahan anggaran yang besar bisa diminimalkan, dan sumber daya negara tetap terjaga.

Kombinasi perencanaan matang dan pemanfaatan anggaran yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target swasembada pangan tanpa membebani keuangan negara. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Kerugian Negara Capai Rp 75 Miliar! Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Karet di Kementerian Pertanian Mencuat, Begini Kata Jubir KPK

Kasus pengadaan sarana pengolahan karet di Kementan tengah diselidiki KPK, kerugian negara mencapai Rp 75 miliar.

Kejagung Periksa Pegawai PT Antam yang Diduga Terlibat dalam Kasus Dugaan Suap Ronald Tannur, Ini Sosok dan Perannya

Kejagung menggali keterlibatan salah satu pegawai PT Antam dalam kasus suap yang melibatkan tiga hakim PN Surabaya.

Kritik Keras Larangan Driver Ojol Beli BBM Bersubsidi, Anggota DPR RI Mufti Anam: Jangan Peras Rakyat Kecil

Rencana pembatasan BBM subsidi dikritik anggota DPR RI Mufti Anam. Ia desak Pemerintah lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.

Hadapi Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan Tinjau Persiapan Simpul Transportasi di Beberapa Wilayah

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, meninjau persiapan simpul transportasi di beberapa wilayah untuk menghadapi Nataru.

Tuai Pro Kontra di Masyarakat! Cak Imin Ungkap Fakta Baru Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Mulai Tahun 2025

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tegaskan pemerintah belum merencanakan bansos terkait dampak kenaikan PPN 12 persen.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;