Nasional, gemasulawesi - Kasus dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) kini tengah menjadi sorotan.
Proyek pengadaan yang dilaksanakan selama periode anggaran 2021-2023 ini diduga telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 75 miliar.
Dugaan penyalahgunaan anggaran ini mencuat setelah adanya pengaduan dari masyarakat yang mencurigai adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka penyidikan terkait dugaan korupsi ini.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 75 miliar ini menjadi fokus utama penyelidikan.
"Kami masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan sarana pengolahan karet di Kementan," ujar Tessa dalam keterangannya pada Senin, 2 Desember 2024.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di lokasi yang terkait dengan kasus ini.
Meski lokasi penggeledahan belum diumumkan secara resmi, sejumlah bukti penting telah berhasil diamankan, termasuk uang tunai, dokumen-dokumen terkait, dan barang bukti elektronik.
Bukti-bukti tersebut diharapkan dapat memperkuat penyidikan serta membantu KPK dalam mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini.
Selain penggeledahan, KPK juga mengajukan pencegahan perjalanan keluar negeri kepada Ditjen Imigrasi terhadap delapan orang yang diduga terkait dengan kasus ini.
Tessa menambahkan bahwa langkah pencegahan ini bertujuan agar para saksi dan tersangka dapat tetap berada di Indonesia dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik.
"Kami berharap dengan pencegahan ini, kami bisa lebih mudah menyelesaikan penyidikan dan melanjutkan ke proses hukum berikutnya," tambahnya.
Kasus ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat yang menyebutkan adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet di Kementan.
Laporan tersebut mendorong KPK untuk membuka penyidikan guna mengusut lebih lanjut praktik korupsi yang dapat merugikan negara dalam jumlah besar.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat, termasuk pejabat di Kementan dan pihak-pihak lain yang terhubung dengan proyek tersebut, terus berlangsung.
Penyelidikan ini dipandang penting mengingat dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara.
Tessa Mahardhika menegaskan bahwa KPK akan terus bekerja dengan profesionalisme tinggi dalam mengusut tuntas kasus ini.
"Kami berkomitmen untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya," ujarnya.
KPK berharap bahwa penyidikan ini dapat membawa kejelasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi ini dan memastikan tidak ada pihak yang lolos dari pertanggungjawaban hukum.
Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi instansi pemerintah lainnya agar lebih transparan dalam mengelola anggaran negara.
KPK menegaskan bahwa mereka akan bekerja keras untuk memastikan bahwa kerugian negara sebesar Rp 75 miliar tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. (*/Shofia)
