Nasional, gemasulawesi - Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, Mufti Anam.
Ia menyoroti dampak kebijakan ini terhadap kelompok rentan seperti pengemudi ojek online (ojol), yang menurutnya menjadi pihak paling terdampak oleh rencana tersebut.
"Kasihan sekali para driver ojol. Mereka sudah terjepit dengan potongan aplikator seperti Gojek dan Grab yang lebih dari 20 persen. Sekarang, mereka masih harus menghadapi larangan membeli Pertalite. Tega betul Pemerintah memeras rakyat kecil seperti ini," ujar Mufti, dikutip pada Senin, 3 Desember 2024.
Menurut Mufti, Pemerintah semestinya memberikan perhatian lebih kepada pengemudi ojol dengan menyediakan bantuan yang dapat menopang daya beli mereka.
Dengan begitu, dampak pembatasan subsidi BBM dapat diminimalkan, dan para pengemudi tetap memiliki ketahanan ekonomi.
"Harusnya, mereka ini diberi bantuan. Bukannya dibebani lagi. Jika daya beli mereka tidak dijaga, dampaknya bisa meluas ke masyarakat lain," tegasnya.
Mufti juga menilai bahwa kebijakan pembatasan subsidi ini menunjukkan kurangnya keberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil.
Ia meminta Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan.
Baca Juga:
Seorang Koki Asal Gaza Dilaporkan Tewas Akibat Serangan Pesawat Tak Berawak Penjajah Israel
"Jangan hanya pasang muka berpihak ke angkutan umum, tapi di balik itu rakyat kecil justru jadi korban," katanya mengutip lirik lagu populer sebagai kritik.
Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan bahwa masalah subsidi BBM memiliki dampak luas, terutama terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ia khawatir bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan memicu kenaikan harga komoditas, yang pada akhirnya memberatkan masyarakat.
"Subsidi BBM ini bukan hanya soal harga bahan bakar, tapi juga soal stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Jika harga BBM naik, semua akan ikut naik," jelasnya.
Mufti juga mengkritik praktik politik yang dianggapnya hanya mengutamakan pencitraan.
Ia menyebut bahwa kebijakan yang merugikan rakyat sering kali muncul setelah pesta politik selesai.
"Habis bansos untuk Pilkada, sekarang rakyat dikasih racun pembatasan subsidi. Beginilah jadinya kalau rakyat hanya dilihat sebagai suara, bukan sebagai manusia yang perlu dilindungi," sindirnya.
Mufti mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang rencana penyesuaian subsidi BBM, mengingat pentingnya subsidi tersebut bagi masyarakat.
Baca Juga:
Seorang Anak Meninggal Karena Kekurangan Oksigen dan Pasokan Medis di Jalur Gaza Utara
Ia meminta Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata.
"Subsidi BBM adalah hal yang sangat krusial. Jika skema baru ini diterapkan, Pemerintah harus memastikan dampaknya positif bagi masyarakat," pungkas Mufti. (*/Shofia)
