Kritik Keras Larangan Driver Ojol Beli BBM Bersubsidi, Anggota DPR RI Mufti Anam: Jangan Peras Rakyat Kecil

Anggota DPR RI Mufti Anam kritik pembatasan subsidi BBM yang dinilai menyengsarakan pengemudi ojol. Pemerintah diminta beri solusi konkret.
Anggota DPR RI Mufti Anam kritik pembatasan subsidi BBM yang dinilai menyengsarakan pengemudi ojol. Pemerintah diminta beri solusi konkret. Source: Foto/dok. DPR RI

Nasional, gemasulawesi - Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, Mufti Anam. 

Ia menyoroti dampak kebijakan ini terhadap kelompok rentan seperti pengemudi ojek online (ojol), yang menurutnya menjadi pihak paling terdampak oleh rencana tersebut.

"Kasihan sekali para driver ojol. Mereka sudah terjepit dengan potongan aplikator seperti Gojek dan Grab yang lebih dari 20 persen. Sekarang, mereka masih harus menghadapi larangan membeli Pertalite. Tega betul Pemerintah memeras rakyat kecil seperti ini," ujar Mufti, dikutip pada Senin, 3 Desember 2024.

Menurut Mufti, Pemerintah semestinya memberikan perhatian lebih kepada pengemudi ojol dengan menyediakan bantuan yang dapat menopang daya beli mereka. 

Baca Juga:
Korsleting Listrik Picu Kebakaran Maut di Simpang Matraman Jakarta Pusat, Satu Korban Tewas dan 2 Petugas Pemadam Terluka

Dengan begitu, dampak pembatasan subsidi BBM dapat diminimalkan, dan para pengemudi tetap memiliki ketahanan ekonomi.

"Harusnya, mereka ini diberi bantuan. Bukannya dibebani lagi. Jika daya beli mereka tidak dijaga, dampaknya bisa meluas ke masyarakat lain," tegasnya.

Mufti juga menilai bahwa kebijakan pembatasan subsidi ini menunjukkan kurangnya keberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil. 

Ia meminta Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan. 

Baca Juga:
Seorang Koki Asal Gaza Dilaporkan Tewas Akibat Serangan Pesawat Tak Berawak Penjajah Israel

"Jangan hanya pasang muka berpihak ke angkutan umum, tapi di balik itu rakyat kecil justru jadi korban," katanya mengutip lirik lagu populer sebagai kritik.

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan bahwa masalah subsidi BBM memiliki dampak luas, terutama terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Ia khawatir bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan memicu kenaikan harga komoditas, yang pada akhirnya memberatkan masyarakat.

"Subsidi BBM ini bukan hanya soal harga bahan bakar, tapi juga soal stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Jika harga BBM naik, semua akan ikut naik," jelasnya.

Baca Juga:
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan Tinjau Persiapan Simpul Transportasi di Beberapa Wilayah

Mufti juga mengkritik praktik politik yang dianggapnya hanya mengutamakan pencitraan. 

Ia menyebut bahwa kebijakan yang merugikan rakyat sering kali muncul setelah pesta politik selesai. 

"Habis bansos untuk Pilkada, sekarang rakyat dikasih racun pembatasan subsidi. Beginilah jadinya kalau rakyat hanya dilihat sebagai suara, bukan sebagai manusia yang perlu dilindungi," sindirnya.

Mufti mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang rencana penyesuaian subsidi BBM, mengingat pentingnya subsidi tersebut bagi masyarakat. 

Baca Juga:
Seorang Anak Meninggal Karena Kekurangan Oksigen dan Pasokan Medis di Jalur Gaza Utara

Ia meminta Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata.

"Subsidi BBM adalah hal yang sangat krusial. Jika skema baru ini diterapkan, Pemerintah harus memastikan dampaknya positif bagi masyarakat," pungkas Mufti. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Hadapi Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan Tinjau Persiapan Simpul Transportasi di Beberapa Wilayah

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, meninjau persiapan simpul transportasi di beberapa wilayah untuk menghadapi Nataru.

Tuai Pro Kontra di Masyarakat! Cak Imin Ungkap Fakta Baru Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Mulai Tahun 2025

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tegaskan pemerintah belum merencanakan bansos terkait dampak kenaikan PPN 12 persen.

Fenomena Food Loss dan Food Waste sedang Menjadi Ancaman Serius untuk Ketahanan Pangan Secara Global

Untuk ketahanan pangan secara global, fenomena food loss dan food waste dikabarkan sedang menjadi ancaman yang serius.

Komentari Kabar Effendi Simbolon Dipecat PDI Perjuangan, Said Didu ke PDIP: Berani Pecat Jokowi dan Keluarganya?

Pegiat medsos Said Didu mengomentari kabar PDI Perjuangan yang pecat Effendi Simbolon karena mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Bertambah Jadi 26 Orang, Polisi Tangkap 2 Tersangka Baru Kasus Judol Pegawai Komdigi, Ada yang Berperan Sebagai Agen

Kasus judol yang melibatkan Komdigi RI kembali dikembangkan Polda Metro Jaya, diketahui bahwa dua tersangka baru berhasil ditangkap

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;