Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya terkait kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, meskipun ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai tersebut.
Polemik ini bermula dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai partai sehingga status keanggotaannya dinyatakan tidak berlaku.
Namun, hingga kini, Jokowi belum mengembalikan KTA PDIP miliknya, yang menurut beberapa pihak merupakan langkah yang tidak etis.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, juga mengomentari situasi ini.
Dalam pernyataannya pada Rabu, 4 Desember 2024, Komarudin berharap Jokowi segera mengembalikan KTA tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap partai.
"Kalau sudah tidak mau sama-sama lagi, kembalikan kartu tanda anggota. Itu sudah sangat terhormat," ujar Komarudin.
Ia menambahkan, dengan mengembalikan KTA, Jokowi akan menunjukkan sikap yang bermartabat, sementara PDIP juga tetap menjaga kehormatan dan wibawanya sebagai seorang mantan kader.
Rocky Gerung, dalam video yang diunggah di kanal YouTube resminya, Rocky Gerung Official, Jumat 6 Desember 2024, menilai tindakan Jokowi tersebut sebagai upaya untuk mencari gara-gara.
"Jadi kalau sampai sekarang Jokowi tidak mengembalikan KTA-nya, itu tanda dia mau cari gara-gara sebetulnya," ujar Rocky.
Ia bahkan menyebut bahwa situasi ini terlihat lucu karena Jokowi sudah tidak dianggap sebagai anggota partai, tetapi belum juga mengembalikan identitas keanggotaannya.
Rocky melanjutkan kritiknya dengan mengatakan bahwa tindakan seperti itu seharusnya tidak dilakukan karena tidak memberikan manfaat baik secara etis maupun dalam budaya politik.
Lebih lanjut penjelasannya, Rocky menegaskan bahwa tindakan Jokowi tidak mengembalikan KTA PDIP tersebut hanya untuk mencari sensasi.
"Jadi kelihatannya Jokowi betul-betul ketagihan sensasi, dia mau cari sensasi yang, bahkan sensasi yang dangkal pun ditunggu oleh Jokowi karena nanti akan dijadikan headline lalu ditanya oleh wartawan," lanjut penjelasan Rocky Gerung.
Kontroversi ini menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat, tetapi intinya Rocky menilai langkah Jokowi mempertahankan KTA PDIP yang tidak lagi relevan sebagai strategi untuk tetap menarik perhatian publik dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan pembahasan yang tidak perlu. (*/Risco)
