Mantan Menteri Kominfo Budi Arie Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Judi Online Pejabat Komdigi, Ini Kronologinya

Budi Arie Setiadi diperiksa terkait dugaan korupsi judi online yang melibatkan pejabat Komdigi.
Budi Arie Setiadi diperiksa terkait dugaan korupsi judi online yang melibatkan pejabat Komdigi. Source: Foto/Dok. Kemenkop

Nasional, gemasulawesi - Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini harus menghadapi pemeriksaan oleh pihak kepolisian. 

Ia diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan praktik perjudian online. 

Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana ini ditangani oleh penyidik dari Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yang tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran dalam kasus perjudian online yang melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, menyatakan bahwa meskipun pemeriksaan terhadap Budi Arie Setiadi telah dilakukan, pihak kepolisian belum dapat memberikan penjelasan rinci mengenai materi pemeriksaan tersebut. 

Baca Juga:
Terlibat Dugaan Penyimpangan Anggaran, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Resmi Dicopot oleh Pemprov, Ini Sosoknya

"Kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi, namun informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya," jelas Ade Safri kepada wartawan pada Kamis, 19 Desember 2024.

Penyelidikan ini bermula setelah terungkapnya kasus perjudian online yang melibatkan oknum aparat di Komdigi. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat indikasi keterlibatan sejumlah aparat kementerian dalam praktik perjudian online yang diduga merugikan negara. 

"Kami tengah mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di Komdigi," kata Karyoto.

Baca Juga:
Tragis! Wanita Asal Depok Ini Jadi Korban Hipnotis dan Kehilangan Emas Senilai Ratusan Juta di Pasar Reni Jaya, Begini Kronologiny

Lebih lanjut, Karyoto menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan dengan menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian online ini. 

Proses ini melibatkan tidak hanya oknum internal dari Komdigi, tetapi juga pihak swasta dan para bandar judi yang diduga memiliki hubungan dengan aparat kementerian tersebut. 

"Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Karyoto.

Terkait dengan pemeriksaan terhadap Budi Arie Setiadi, masyarakat kini menantikan apakah mantan menteri tersebut akan terbukti terlibat dalam tindak pidana ini. 

Baca Juga:
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Fatwa PAW Harun Masiku, Ini Perannya

Jika terbukti, hal ini tentu akan menjadi sorotan besar, mengingat posisinya yang sangat strategis dalam pemerintahan. 

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi negara yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan kebijakan komunikasi dan digital di Indonesia. 

Selain itu, penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan memastikan bahwa setiap pihak yang melanggar hukum mendapat konsekuensi yang setimpal.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun mengharapkan proses penyidikan ini berjalan dengan transparan dan adil. 

Baca Juga:
Soroti Kebijakan Pemerintah Soal Kenaikan PPN, Ganjar Pranowo Lempar Pertanyaan: Apakah Ini Sebuah Keadilan?

Semua pihak yang terlibat, baik oknum pejabat Komdigi, pihak swasta, maupun bandar judi, diharapkan dapat diproses secara hukum dengan bukti yang jelas. 

Penyelidikan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik perjudian online yang merugikan negara dan masyarakat dapat diberantas, serta mempertegas komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di kalangan aparat negara. (*/Shofia) 

Disclaimer : Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda menemukan aktifitas melanggar hukum atau lainnya segera laporkan atau menghubungi kantor kepolisian terdekat.

...

Artikel Terkait

wave

Mantan Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Fatwa PAW Harun Masiku, Ini Perannya

Kasus Harun Masiku mencuat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dipanggil KPK jelaskan fatwa MA dan keputusan DPP PDIP.

Soroti Kebijakan Pemerintah Soal Kenaikan PPN, Ganjar Pranowo Lempar Pertanyaan: Apakah Ini Sebuah Keadilan?

Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo baru-baru ini memberikan tanggapan terkait pemerintah Indonesia yang menaikkan PPN 12 persen

Dituduh Flexing Naik Pesawat dan Helikopter, Politikus PDIP Deddy Sitorus: Bukan Pesawat Mewah Seperti Kaesang

Deddy Sitorus dituduh melakukan flexing atau pamer ketika naik pesawat hingga helikopter, begini klarifikasi dari politikus PDIP tersebut

Dana CSR Bank Indonesia Diduga Disalahgunakan, KPK Temukan Fakta Mengejutkan dalam Penggeledahan

KPK tetapkan dua tersangka korupsi dana CSR Bank Indonesia, bukti baru ditemukan dari penggeledahan kantor pusat BI.

Guntur Romli Komentari Gibran Rakabuming yang Sebut Stefanus Gusma Dikeluarkan dari PDIP: Wapres Kok Bohong

Guntur Romli sebut Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming berbohong saat sebut Stefanus Gusma dikeluarkan dari PDI Perjuangan

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;