Henri Subiakto Jelaskan Persamaan Jokowi dan Prabowo Dalam Menangani Kasus Korupsi: Bicara Mencla-mencle

Potret Dosen Unair, Henri Subiakto yang baru-baru ini menyoroti persamaan Jokowi dan Prabowo dalam menangani korupsi
Potret Dosen Unair, Henri Subiakto yang baru-baru ini menyoroti persamaan Jokowi dan Prabowo dalam menangani korupsi Source: (Foto/Instagram/@henri_subiakto)

Nasional, gemasulawesi - Dosen Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Henri Subiakto, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pendapatnya tentang persamaan antara mantan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden saat ini, Prabowo Subianto, dalam menangani kasus korupsi. 

Melalui cuitannya di akun X atau Twitter pribadinya, @henrysubiakto, pada Minggu, 22 Desember 2024, Henri Subiakto menyebut bahwa ilmu dan cara Jokowi dalam menangani pemberantasan korupsi tampaknya menular ke Prabowo.

"Ilmu dan cara Presiden ke-7 Pak Jokowi yang menurun kepada Presiden ke-8 Pak Prabowo, salah satunya adalah janjinya tentang pemberantasan korupsi," tulis Henri.

Henri juga menyampaikan kritik tajam terhadap inkonsistensi Prabowo dalam menjalankan janji pemberantasan korupsi.

Baca Juga:
Soroti Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia, Mardani Ali Sera Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Memberatkan

Ia menyebut bahwa Prabowo kini dinilai berbeda dari pernyataan-pernyataannya sebelum menjadi Presiden.

"Dulu sebelum jadi Presiden, sangat berbeda dengan setelah jadi presiden. Nampaknya penyakit inkonsisten alias bicara mencla mencle itu ternyata bisa menular dengan cepat," lanjut Henri dalam cuitannya.

Untuk memperkuat pernyataannya, Henri menyertakan sebuah video lama Prabowo ketika ia belum menjadi Presiden.

Dalam video tersebut, Prabowo dengan tegas berjanji akan mengejar koruptor jika ia diberi mandat sebagai Presiden.

Baca Juga:
Gerindra Sebut PDIP Menjadi Inisiator Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Deddy Sitorus: Salah Alamat

Namun, janji tersebut tampaknya dipertanyakan publik setelah pernyataan terbaru Prabowo yang membuka kemungkinan memaafkan koruptor asalkan mereka mau mengembalikan uang hasil korupsi.

Pendapat Henri Subiakto ini memicu beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian besar komentar mencerminkan rasa skeptis terhadap konsistensi pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

"Inkonsisten nya itu ketularan atau memang berkelanjutan dari pendahulunya yaa Prof?" tulis akun @lil***, menanggapi cuitan Henri.

Baca Juga:
Heboh Rencana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai Awal Tahun 2025, Kemenkeu Akhirnya Buka Suara dan Tegaskan Hal Penting Ini

Beberapa warganet lainnya mencoba untuk bersikap lebih sabar dan memberikan waktu kepada pemerintahan saat ini.

"Sabar dulu Pak Profesor, kita lihat dulu pak 6 bulan, kalau 6 bulan, ngak ada perubahan silahkan di bombardir," tulis akun @luk***.

Ada pula warganet yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi politik saat ini, sembari tetap berharap akan adanya perubahan yang positif.

"Waktu yang akan membuktikan. Tetap sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi atau pemerintah. Bukan berfikir jelek namun itulah yang sering terjadi. Tetap berharap yang baik meski sudah terkoyak hati ini," ungkap akun @dod***.

Beragam respons ini mencerminkan adanya kekecewaan sekaligus harapan dari masyarakat terkait janji pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu isu krusial di tanah air. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia, Mardani Ali Sera Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Memberatkan

Mardani Ali Sera baru-baru ini menyoroti masyarakat kelas menengah di Indonesia dan kebijakan kenaikan tarif PPN 12 persen

Gerindra Sebut PDIP Menjadi Inisiator Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Deddy Sitorus: Salah Alamat

Deddy Sitorus membantah pernyataan kader Gerindra yang menyebut PDI Perjuangan sebagai inisiator kebijakan kenaikan PPN

Heboh Rencana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai Awal Tahun 2025, Kemenkeu Akhirnya Buka Suara dan Tegaskan Hal Penting Ini

Pemerintah pastikan tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah dan kalangan atas, kebutuhan pokok tetap bebas.

Minta Presiden Prabowo Tunda Kenaikan PPN 12 Persen, Jansen Sitindaon: Ekonomi Kita Beneran Lagi Lesu Pak

Jansen Sitindaon menyoroti polemik kebijakan kenaikan PPN 12 persen dan meminta Presiden Prabowo menunda penerapan kebijakan tersebut

Tak Permasalahkan Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen, Teddy Gusnaidi ke Warganet: Kalian Ngerti Gak Sih?

Teddy Gusnaidi tidak mempermasalahkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan pemerintah pada awal tahun2025 nanti

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;