Henri Subiakto Jelaskan Persamaan Jokowi dan Prabowo Dalam Menangani Kasus Korupsi: Bicara Mencla-mencle

Potret Dosen Unair, Henri Subiakto yang baru-baru ini menyoroti persamaan Jokowi dan Prabowo dalam menangani korupsi
Potret Dosen Unair, Henri Subiakto yang baru-baru ini menyoroti persamaan Jokowi dan Prabowo dalam menangani korupsi Source: (Foto/Instagram/@henri_subiakto)

Nasional, gemasulawesi - Dosen Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Henri Subiakto, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pendapatnya tentang persamaan antara mantan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden saat ini, Prabowo Subianto, dalam menangani kasus korupsi. 

Melalui cuitannya di akun X atau Twitter pribadinya, @henrysubiakto, pada Minggu, 22 Desember 2024, Henri Subiakto menyebut bahwa ilmu dan cara Jokowi dalam menangani pemberantasan korupsi tampaknya menular ke Prabowo.

"Ilmu dan cara Presiden ke-7 Pak Jokowi yang menurun kepada Presiden ke-8 Pak Prabowo, salah satunya adalah janjinya tentang pemberantasan korupsi," tulis Henri.

Henri juga menyampaikan kritik tajam terhadap inkonsistensi Prabowo dalam menjalankan janji pemberantasan korupsi.

Baca Juga:
Soroti Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia, Mardani Ali Sera Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Memberatkan

Ia menyebut bahwa Prabowo kini dinilai berbeda dari pernyataan-pernyataannya sebelum menjadi Presiden.

"Dulu sebelum jadi Presiden, sangat berbeda dengan setelah jadi presiden. Nampaknya penyakit inkonsisten alias bicara mencla mencle itu ternyata bisa menular dengan cepat," lanjut Henri dalam cuitannya.

Untuk memperkuat pernyataannya, Henri menyertakan sebuah video lama Prabowo ketika ia belum menjadi Presiden.

Dalam video tersebut, Prabowo dengan tegas berjanji akan mengejar koruptor jika ia diberi mandat sebagai Presiden.

Baca Juga:
Gerindra Sebut PDIP Menjadi Inisiator Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Deddy Sitorus: Salah Alamat

Namun, janji tersebut tampaknya dipertanyakan publik setelah pernyataan terbaru Prabowo yang membuka kemungkinan memaafkan koruptor asalkan mereka mau mengembalikan uang hasil korupsi.

Pendapat Henri Subiakto ini memicu beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian besar komentar mencerminkan rasa skeptis terhadap konsistensi pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

"Inkonsisten nya itu ketularan atau memang berkelanjutan dari pendahulunya yaa Prof?" tulis akun @lil***, menanggapi cuitan Henri.

Baca Juga:
Heboh Rencana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai Awal Tahun 2025, Kemenkeu Akhirnya Buka Suara dan Tegaskan Hal Penting Ini

Beberapa warganet lainnya mencoba untuk bersikap lebih sabar dan memberikan waktu kepada pemerintahan saat ini.

"Sabar dulu Pak Profesor, kita lihat dulu pak 6 bulan, kalau 6 bulan, ngak ada perubahan silahkan di bombardir," tulis akun @luk***.

Ada pula warganet yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi politik saat ini, sembari tetap berharap akan adanya perubahan yang positif.

"Waktu yang akan membuktikan. Tetap sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi atau pemerintah. Bukan berfikir jelek namun itulah yang sering terjadi. Tetap berharap yang baik meski sudah terkoyak hati ini," ungkap akun @dod***.

Beragam respons ini mencerminkan adanya kekecewaan sekaligus harapan dari masyarakat terkait janji pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu isu krusial di tanah air. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia, Mardani Ali Sera Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Memberatkan

Mardani Ali Sera baru-baru ini menyoroti masyarakat kelas menengah di Indonesia dan kebijakan kenaikan tarif PPN 12 persen

Gerindra Sebut PDIP Menjadi Inisiator Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Deddy Sitorus: Salah Alamat

Deddy Sitorus membantah pernyataan kader Gerindra yang menyebut PDI Perjuangan sebagai inisiator kebijakan kenaikan PPN

Heboh Rencana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai Awal Tahun 2025, Kemenkeu Akhirnya Buka Suara dan Tegaskan Hal Penting Ini

Pemerintah pastikan tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah dan kalangan atas, kebutuhan pokok tetap bebas.

Minta Presiden Prabowo Tunda Kenaikan PPN 12 Persen, Jansen Sitindaon: Ekonomi Kita Beneran Lagi Lesu Pak

Jansen Sitindaon menyoroti polemik kebijakan kenaikan PPN 12 persen dan meminta Presiden Prabowo menunda penerapan kebijakan tersebut

Tak Permasalahkan Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen, Teddy Gusnaidi ke Warganet: Kalian Ngerti Gak Sih?

Teddy Gusnaidi tidak mempermasalahkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan pemerintah pada awal tahun2025 nanti

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;