Nasional, gemasulawesi - Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyampaikan pandangannya terkait rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025.
Melalui cuitannya di akun Twitter atau X resminya, @jansen_jsp, pada Sabtu, 21 Desember 2024, Jansen mengungkapkan bahwa ia telah memantau berbagai dinamika percakapan publik dan intelektual mengenai kebijakan tersebut.
Dalam analisisnya, ia juga mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat yang dinilai masih menghadapi banyak tantangan.
"Melihat segala dinamika percakapan publik & intelektual bbrp hari ini, sekaligus memperhatikan kehidupan rakyat kita dibawah secara keseluruhan," tulis Jansen.
Berdasarkan pengamatannya, Jansen menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penundaan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut.
"Sekedar saran pak Presiden @prabowo: ada baiknya ditunda saja dulu PPN 12 % ini," imbuhnya.
Dalam cuitan lanjutan, ia menyoroti bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah berada dalam fase yang sangat lesu.
Hal ini, menurutnya, dapat semakin membebani masyarakat jika kebijakan kenaikan tarif pajak tetap diterapkan.
"Ekonomi kita dibawah memang benaran lagi lesu pak," tambah Jansen.
Pendapat Jansen ini mendapat beragam respons dari warganet.
Banyak yang setuju dengan pandangannya dan mengapresiasi keberaniannya mengkritik kebijakan pemerintah meskipun Partai Demokrat termasuk dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo.
Salah satu warganet dengan akun @mpu*** menulis, "Kalau Bang @jansen_jsp yg memberi saran pastilah dipertimbangkan. Ini memang serius situasi tak mendukung."
Dukungan serupa juga datang dari akun @sba*** yang menyarankan alternatif kebijakan, yakni kenaikan pajak di sektor usaha pertambangan. "Sangat lesu, sebaiknya pajak usaha pertambangan yg dinaikkan, mana ada pengusaha tambang yg miskin," tulisnya.
Ada juga komentar datang dari akun @cat***, yang memuji sikap kritis Jansen terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
"Ini baru aku suka dengan wacana mu lae, walaupun partai mu partai pendukung Prabowo, harus berani mengkritik kalau ada program yang tidak berpihak pada rakyat," tulisnya.
Respons positif ini mencerminkan harapan publik agar pemerintah lebih memperhatikan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang ada. (*/Risco)
