Denny Siregar Jelaskan Kesalahan Terbesar Pemerintahan Prabowo: Sibuk Politik Saja, Ekonomi Kedodoran

Potret Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres RI Gibran Rakabuming, serta beberapa Menteri
Potret Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres RI Gibran Rakabuming, serta beberapa Menteri Source: (Foto/Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui cuitan di akun X resminya, @Dennysiregar7, pada Sabtu, 21 Desember 2024, Denny menyampaikan pandangannya tentang kesalahan terbesar yang dilakukan pemerintah saat ini. 

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki prioritas yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

"Kesalahan terbesar pemerintah kita sekarang ini adalah tidak punya prioritas," tulis Denny dalam cuitannya.

Baca Juga:
Rocky Gerung Soal Menko Airlangga yang Sebut Kenaikan PPN Bukan Keinginan Pemerintah Namun Amanah UU: Itu Konyol Itu

Denny juga menyoroti bahwa pemerintahan saat ini terlalu sibuk dengan politik, sehingga mengabaikan pembangunan ekonomi dan penguatan pondasi negara.

Ia menganggap fokus yang berlebihan pada politik membuat roda ekonomi menjadi tidak berjalan maksimal.

"Sibuk di politik saja. Ekonomi, pondasi negara, jadi kedodoran," lanjut Denny dalam tulisannya.

Pada akhir cuitannya, ia menyatakan bahwa pemerintahan saat ini lebih mementingkan pencitraan daripada bekerja dengan baik.

Baca Juga:
Susi Pudjiastuti Sentil Prabowo Usai Ada Warga Sumbawa Barat Menolak Pembebasan Lahan Karena Harga Tidak Sesuai

"Pemerintah kita dilahirkan utk pencitraan, bukan utk bekerja," pungkasnya.

Cuitan Denny ini memicu berbagai tanggapan dari warganet.

Sebagian warganet setuju dengan kritik tersebut dan menganggap bahwa pemerintah saat ini kurang fokus pada hal-hal yang esensial.

Salah satu akun dengan nama @dan*** menulis, "Pemerintah bergaya hidup sangat boros padahal keuangan negara ngos-ngosan, bikin kementerian saja sampai seratusan, masih sok dgn program makan bergizi gratis padahal uang tidak cukup, hutang lagi! Sudah hidup pas2an tapi semakin bergaya seperti negara kaya."

Baca Juga:
Yenny Wahid Pertanyakan Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia Saat Haul Gus Dur 2024: Apakah Ini Bijak?

Akun lain dengan nama @yen*** menambahkan, "Mereka semua sangat sibuk mengamankan kekuasaan mereka, dan sama sekali gak peduli pada nasib rakyat, apalagi memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang kedodoran."

Namun, tidak semua warganet setuju dengan kritik yang dilontarkan Denny. Beberapa warganet menilai bahwa kritik tersebut tidak memberikan solusi konkret.

Salah satu akun dengan nama @hen*** menulis, "Krn lo org doyan omdo, nyinyir, drpd ngedukung pemerintah yg sudah terpilih. Makanya Indonesia siklusnya begitu terus. Negara maju bahasnya hasil kerja. Org2 seperti u kritik pemerintah ga jelas."

Balasan lain dari akun @fau*** berbunyi, "Kalo begitu... Kenapa ga lu aja jadi presiden nya Den? Kayaknya lu lebih baik dan bagus kalo jadi presiden. Aneh... Lu malah milih jadi sampah daripada jadi orang yg berguna."

Tanggapan yang beragam ini menunjukkan bahwa isu yang diangkat oleh Denny Siregar menjadi perhatian publik, baik yang mendukung maupun yang menolak pandangannya. Persoalan prioritas pemerintah dan pengelolaan negara terus menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Rocky Gerung Soal Menko Airlangga yang Sebut Kenaikan PPN Bukan Keinginan Pemerintah Namun Amanah UU: Itu Konyol Itu

Rocky Gerung berika tanggapan terkait pernyataan Menko Airlangga Hartarto, mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Susi Pudjiastuti Sentil Prabowo Usai Ada Warga Sumbawa Barat Menolak Pembebasan Lahan Karena Harga Tidak Sesuai

Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan di Sumbawa Barat dengan bijak

Yenny Wahid Pertanyakan Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia Saat Haul Gus Dur 2024: Apakah Ini Bijak?

Yenny Wahid, putri mantan Presiden RI, Gus Dur, memberikan pendapatnya terkait kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan 2025

Menko Zulhas Sebut Petani Indonesia Tak Terurus 28 Tahun Terakhir, Said Didu: Orang Ini Benar-benar Penjilat Ulung

Said Didu menanggapi Menko Pangan, Zulhas yang baru-baru ini menyebut petani di Indonesia tidak terurus selama 28 tahun terakhir

Soroti Menko Yusril yang Sebut Koruptor Dipenjara Tidak Untungkan Negara, Umar Hasibuan: Welcome to The Jungle

Pegiat medsos, Umar Hasibuan menyoroti pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra mengenai koruptor yang dipenjara tidak membuat negara untung

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;