Susi Pudjiastuti Sentil Prabowo Usai Ada Warga Sumbawa Barat Menolak Pembebasan Lahan Karena Harga Tidak Sesuai

Tangkap layar video yang menampilkan seorang warga Sumbawa Barat protes menolak pembebasan lahan
Tangkap layar video yang menampilkan seorang warga Sumbawa Barat protes menolak pembebasan lahan Source: (Foto/Twitter/@V3gEL)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ikut angkat suara terkait protes warga Sumbawa Barat yang menolak pembebasan lahan sawah mereka.

Penolakan tersebut disebabkan oleh dugaan harga pembebasan lahan yang tidak sesuai.

Melalui unggahan di akun X resminya, @susipudjiastuti, pada Minggu, 22 Desember 2024, Susi melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Dalam unggahannya, Susi juga menyertakan video yang menunjukkan seorang bapak warga Sumbawa Barat tengah memprotes kebijakan tersebut sebelum akhirnya ditenangkan oleh aparat kepolisian.

Baca Juga:
Yenny Wahid Pertanyakan Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia Saat Haul Gus Dur 2024: Apakah Ini Bijak?

Video tersebut awalnya diunggah oleh akun X @V3gEL dengan narasi bahwa penolakan warga terkait harga pembebasan lahan yang dinilai tidak layak.

Melalui cuitannya, Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prabowo untuk memberikan instruksi kepada menteri terkait atau pemerintah daerah agar menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana.

"Pak Presiden @prabowo mereka mencintai Bapak, dan pasti mendukung program Bapak. Perintahkan Menteri/Pemda untk ganti harga tanah mereka dengan pantas yang bisa memungkinkan mereka ada uang cukup minimal untk 5 tahun ke depan sampai dg sawah baru mereka sudah cukup menghasilkan," tulis Susi.

Selain kepada Presiden, Susi juga mengimbau Kapolri untuk memberikan arahan kepada jajarannya agar lebih bijak dalam menangani situasi di lapangan.

Baca Juga:
Menko Zulhas Sebut Petani Indonesia Tak Terurus 28 Tahun Terakhir, Said Didu: Orang Ini Benar-benar Penjilat Ulung

Ia menekankan pentingnya empati terhadap kondisi warga.

“Pak Kapolri (sembari menandai akun X Kapolri) mohon untuk berkenan memberi arahan untuk pada bawahan agar lebih memahami dg bijak situasi di lapangan. Hal seperti ini tidak harus terjadi," tambah Susi dalam cuitannya.

Cuitan Susi Pudjiastuti memicu beragam reaksi dari warganet. Banyak yang mendukung langkah Susi untuk memperjuangkan hak-hak warga, terutama karena masalah pembebasan lahan kerap menjadi isu sensitif di berbagai daerah.

"Penggusuruan paksa petani nelayan terjadi dmana-mana. Kontra produktif dgn program swasembada pangan," tulis balasan lain dari akun @ham***.

Baca Juga:
Soroti Menko Yusril yang Sebut Koruptor Dipenjara Tidak Untungkan Negara, Umar Hasibuan: Welcome to The Jungle

"Percaya perampasan dilapangan masih sering terjadi, intimidasi dan pemaksaan masih lumrah sepertinya, mereka memaksa kehendak tampa pendekatan personal dan penjelasan yang logis, termasuk ganti ruginya," tulis balasan dari akun @yay***.

Tindakan Susi yang berani menyuarakan aspirasi rakyat melalui platform publik juga mendapat pujian, dianggap sebagai bentuk kepedulian yang nyata terhadap masyarakat kecil. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Yenny Wahid Pertanyakan Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia Saat Haul Gus Dur 2024: Apakah Ini Bijak?

Yenny Wahid, putri mantan Presiden RI, Gus Dur, memberikan pendapatnya terkait kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan 2025

Menko Zulhas Sebut Petani Indonesia Tak Terurus 28 Tahun Terakhir, Said Didu: Orang Ini Benar-benar Penjilat Ulung

Said Didu menanggapi Menko Pangan, Zulhas yang baru-baru ini menyebut petani di Indonesia tidak terurus selama 28 tahun terakhir

Soroti Menko Yusril yang Sebut Koruptor Dipenjara Tidak Untungkan Negara, Umar Hasibuan: Welcome to The Jungle

Pegiat medsos, Umar Hasibuan menyoroti pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra mengenai koruptor yang dipenjara tidak membuat negara untung

Tanggapi Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia, Mahfud MD: Rakyat Sekarang Banyak yang Menjerit

Tanggapi kenaikan PPN, Mahfud MD tidak ingin menjadi bagian yang pro maupun kontra, namun Mahfud menyebut rakyat sekarang menjerit

Sebut Negara dan Rakyat Alami Kesulitan, Said Didu Minta Sri Mulyani Tanggung Jawab: Sudah Jadi Menkeu 20 Tahun

Pegiat medsos, Said Didu meminta Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami negara dan rakyat

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;