Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Said Didu, menyampaikan pesan terbuka kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melalui akun Twitter atau X resminya @msaid_didu pada Jumat, 20 Desember 2024.
Dalam cuitan tersebut, Said Didu meminta Sri Mulyani untuk ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami negara dan rakyat saat ini.
Ia menyoroti bahwa Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama lebih dari dua dekade dan menilai kebijakan yang diambil selama masa jabatannya.
Terutama dalam 10 tahun terakhir bersama Presiden Joko Widodo, telah membebani negara.
"Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan RI sudah lebih 20 tahun, Ibu Sri Mulyani harus ikut bertanggung jawab atas beban rakyat karena kebijakan yg dibuat, terutama kebijakan buat utang ugal-ugalan selama 10 tahun terakhir bersama Joko Widodo sehingga Negara dan rakyat alami kesulitan spt skrg," tulis Said Didu.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap Sri Mulyani, terutama terkait rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin menjadi perhatian masyarakat.
Beragam tanggapan dari warganet pun mengiringi cuitan Said Didu tersebut.
Sebagian besar komentar mendukung kritik yang disampaikan.
Salah satu akun, @jan***, menulis, "Jangan di kasih lepas ini Mulyani.... selama dia menjabat buat susah rakyat saja....."
Komentar lain dari akun @ari*** menambahkan, "Sudah 20 tahun jadi menkeu, tapi tidak ada pencapaian bagus dalam perbaikan kinerjanya, hanya bisa naikkan pajak, ngutang luar negeri, SBN. Gak ada sama sekali ide cemerlang."
Namun, tidak semua warganet sependapat dengan Said Didu. Salah satu akun mencoba memberikan perspektif berbeda dan membela Sri Mulyani.
Akun @kak*** berkomentar, "Pk Didu yg terhormat, apakah bpk sbg mantan pejabat tdk bs membaca undang2 yg mengatur utang piutang negara? Bpk menyebut 'ugal-ugalan' sementara utang negara saat ini tdk lbih dr 40% GNP. Artinya tdk ada undang2 yg dilanggar bapak."
Polemik ini mencerminkan berbagai sudut pandang masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut perekonomian Negara.
Kritikan terhadap Sri Mulyani menunjukkan adanya keresahan publik terhadap kondisi ekonomi yang dianggap semakin sulit, sementara pembelaan dari sebagian warganet memperlihatkan bahwa tidak semua pihak sepakat dengan kritik tersebut.
Di tengah perdebatan ini, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi kebijakan ekonomi agar dapat membawa dampak positif bagi rakyat tanpa membebani lebih lanjut. (*/Risco)
