Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, memberikan perhatian pada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang mengungkap fakta mencengangkan terkait anggaran penanganan stunting.
Dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2024, Tito menyebutkan bahwa dari total anggaran Rp 10 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk program stunting, hanya Rp 2 miliar yang sampai ke rakyat.
Sisanya, sebesar Rp 6 miliar, dialokasikan untuk rapat, seminar, hingga studi banding. Pernyataan ini memicu diskusi publik yang luas.
Menanggapi hal tersebut, Susi Pudjiastuti tampak mendukung pandangan Mendagri.
Melalui cuitan di akun X atau Twitter resminya pada Kamis malam, 19 Desember 2024, Susi menyatakan, "Betul sekali Pak Mendagri, memang terlalu banyak untuk rapat/seminar dan kegiatan," seraya membagikan berita mengenai pernyataan Mendagri.
Cuitan dari Susi Pudjiastuti tersebut memperlihatkan bahwa Susi memahami pola kerja pejabat pemerintah dalam mengelola anggaran, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan menteri.
Susi menyoroti bagaimana anggaran sering kali dialokasikan untuk hal-hal yang dinilai kurang esensial, daripada langsung digunakan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Cuitan Susi pun memancing berbagai respons dari warganet.
Banyak yang mengkritik mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah yang dinilai tidak efektif.
Akun @ind*** berkomentar, "10 nyampe cuma 2, lebih banyak yng hilangnya."
Kritik serupa datang dari akun @asu*** yang menulis, "Rapat yg dibuat2 hanya untuk menghabiskan uang negara."
Sementara itu, akun @put*** menambahkan, "Rapat mengatasi masalah kemiskinan itu di hotel bintang lima. Setelah itu dilakukan kunjungan, sisanya baru untuk mengatasi kemiskinan. Begitulah mekanisme kerjanya."
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin jeli dalam mengamati pengelolaan anggaran pemerintah.
Dukungan dari tokoh publik seperti Susi Pudjiastuti terhadap pernyataan Mendagri Tito Karnavian juga menambah bobot diskusi, mengingat pengalamannya di pemerintahan.
Kritik yang muncul tidak hanya menggarisbawahi kebutuhan transparansi dalam penggunaan anggaran, tetapi juga pentingnya efisiensi dalam memastikan bahwa dana publik benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. (*/Risco)
