Nasional, gemasulawesi - Putri Gus Dur, Yenny Wahid, memberikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal tahun 2025.
Pendapat tersebut disampaikan Yenny saat menghadiri peringatan Haul Gus Dur 2024 di Jakarta pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Yenny mempertanyakan kebijakan tersebut dengan nada kritis. "Apakah ini (kenaikan PPN) bijak?" ujar Yenny Wahid.
Lebih lanjut, Yenny membandingkan langkah Indonesia dengan kebijakan di negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Ia menyoroti bahwa Singapura memberikan bantuan tunai langsung kepada rakyatnya, sementara Vietnam memilih untuk menurunkan pajak sekaligus mengurangi jumlah pejabatnya.
Sebaliknya, ia menyatakan bahwa Indonesia justru mengambil langkah berbeda yang dianggap membebani masyarakat.
"Singapura berikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam turunkan pajak dan memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia mengambil langkah sebaliknya," ungkap Yenny Wahid.
Sebelum menyinggung soal kenaikan PPN, Yenny menekankan bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi sulit akibat tekanan ekonomi.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang terus naik telah menurunkan daya beli masyarakat, bahkan mendorong kelas menengah ke bawah garis kemiskinan.
Yenny menambahkan bahwa banyak rakyat yang tidak menginginkan kenaikan PPN ini dan menegaskan bahwa jika Gus Dur masih hidup, beliau akan berdiri di sisi rakyat kecil untuk menentang kebijakan tersebut.
"Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau bakal berdiri bersama dengan rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini," tegas Yenny Wahid.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait kebijakan kenaikan PPN ini.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa yang tergolong mewah atau premium.
Pemerintah berharap, dengan kebijakan ini, penerimaan negara dapat lebih optimal untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Namun, hal ini tetap menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama dari mereka yang merasa keberatan dengan dampak kenaikan pajak terhadap biaya hidup sehari-hari. (*/Risco)
