Muncul Tagar untuk Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Fedi Nuril Curiga Pemerintah Keluarkan Anggaran untuk Bayar Buzzer

Potret aktor Indonesia, Fedi Nuril yang baru-baru ini menyoroti buzzer PPN 12 persen
Potret aktor Indonesia, Fedi Nuril yang baru-baru ini menyoroti buzzer PPN 12 persen Source: (Foto/Instagram/@fedinuril)

Nasional, gemasulawesi - Aktor terkenal Indonesia, Fedi Nuril, menyoroti kemunculan tagar bernarasi mendukung kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Tagar yang bertuliskan "PPN Memperkuat Ekonomi" tersebut ramai beredar di media sosial, memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Namun, Fedi tampak meragukan keaslian tagar tersebut.

Melalui cuitannya di akun X atau Twitter resminya pada Sabtu, 21 Desember 2024, Fedi mengungkapkan kecurigaannya bahwa pemerintah Indonesia mungkin saja mengeluarkan anggaran untuk membayar buzzer guna mempromosikan narasi dukungan terhadap kebijakan kenaikan PPN.

Baca Juga:
Soal Jokowi Gabung Gerindra, Adi Prayitno Sebut Ada Hal Tak Bisa Dilakukan Joko Widodo Jika Masuk Partainya Prabowo

"Apakah hashtag ini arahan dari pemerintah?" tulis Fedi, disertai tangkapan layar beberapa akun yang menyuarakan tagar tersebut.

Dalam cuitannya, ia juga menandai beberapa akun resmi, termasuk akun Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia @pco_ri, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi.

Tindakan ini menunjukkan rasa penasarannya yang mendalam untuk memastikan apakah pemerintah benar-benar terlibat dalam penggerakan narasi ini.

Lebih lanjut, Fedi mempertanyakan transparansi pemerintah terkait penggunaan anggaran, andai saja dugaan tersebut benar adanya.

Baca Juga:
Denny Siregar Jelaskan Kesalahan Terbesar Pemerintahan Prabowo: Sibuk Politik Saja, Ekonomi Kedodoran

"Kalau iya, anggaran apa yang digunakan untuk menggerakkan mereka?" tulisnya lagi.

Kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang akan berlaku pada Januari 2025 memang menjadi topik panas, baik di kalangan masyarakat maupun warganet.

Penolakan terhadap kebijakan ini cukup besar, dengan banyak pihak menganggap kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama dalam situasi ekonomi yang masih sulit.

Namun, pemerintah tetap mempertahankan posisinya dengan menyatakan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga:
Rocky Gerung Soal Menko Airlangga yang Sebut Kenaikan PPN Bukan Keinginan Pemerintah Namun Amanah UU: Itu Konyol Itu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN ini dirancang secara selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.

Menurut Sri Mulyani, langkah ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara demi keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia.

Di tengah berbagai opini yang saling bertentangan, tagar "PPN Memperkuat Ekonomi" memicu reaksi keras dari warganet yang mempertanyakan apakah narasi tersebut merupakan gerakan organik atau hasil rekayasa.

Perdebatan soal kenaikan PPN ini tampaknya akan terus ramai dibahas di media sosial dan menjadi isu sentral dalam diskusi publik. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Jokowi Gabung Gerindra, Adi Prayitno Sebut Ada Hal Tak Bisa Dilakukan Joko Widodo Jika Masuk Partainya Prabowo

Menurut Adi Prayitno, partai paling rasional untuk dipilih Jokowi adalah Gerindra, namun Jokowi tidak bisa jadi king maker di sana

Denny Siregar Jelaskan Kesalahan Terbesar Pemerintahan Prabowo: Sibuk Politik Saja, Ekonomi Kedodoran

Denny Siregar memberikan pandangannya terkait kesalahan terbesar di pemerintahan saat ini, menurutnya pemerintahan tidak punya prioritas

Rocky Gerung Soal Menko Airlangga yang Sebut Kenaikan PPN Bukan Keinginan Pemerintah Namun Amanah UU: Itu Konyol Itu

Rocky Gerung berika tanggapan terkait pernyataan Menko Airlangga Hartarto, mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Susi Pudjiastuti Sentil Prabowo Usai Ada Warga Sumbawa Barat Menolak Pembebasan Lahan Karena Harga Tidak Sesuai

Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan di Sumbawa Barat dengan bijak

Yenny Wahid Pertanyakan Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia Saat Haul Gus Dur 2024: Apakah Ini Bijak?

Yenny Wahid, putri mantan Presiden RI, Gus Dur, memberikan pendapatnya terkait kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan 2025

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;