Nasional, gemasulawesi - Politikus Partai Garda Republik Indonesia, Teddy Gusnaidi, memberikan pandangannya mengenai kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Melalui cuitannya di akun X atau Twitter resminya, @TeddGus, pada Minggu, 22 Desember 2024, Teddy mengungkapkan bahwa ia tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut.
Pernyataannya ini muncul setelah dirinya mendapat kecaman dari salah satu warganet yang mempertanyakan pandangannya terkait kenaikan PPN.
Menanggapi komentar tersebut, Teddy menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan PPN dianggapnya berlebihan.
Ia membandingkan fakta bahwa selama 38 tahun PPN tidak mengalami perubahan tarif, tetapi harga-harga kebutuhan tetap fluktuatif.
"38 tahun PPN tidak pernah naik. Selama 38 tahun harga-harga silih berganti naik. Kenapa waktu PPN naik (kebijakan kenaikan PPN 12 persen) udah kayak mau kiamat? Kalian ngerti PPN gak sih?" tulis Teddy dalam cuitannya.
Perlu diketahui bahwa sistem PPN dengan tarif 10 persen pertama kali diterapkan pada tahun 1983 sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1983, dan baru berubah menjadi 11 persen pada April 2022 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kemudian, tarif PPN bakal kembali dinaikkan menjadi 12 persen pada awal tahun 2025 nanti.
Dalam lanjutan cuitannya, Teddy tampak memahami kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dikaitkan dengan kenaikan tarif PPN.
Namun, menurutnya, kenaikan harga kebutuhan lebih disebabkan oleh kenaikan upah buruh, bukan tarif PPN.
Ia bahkan menantang masyarakat untuk meninjau ulang pandangan mereka mengenai kebijakan upah minimum.
"Upah buruh naik setiap tahun, dikarenakan upah buruh naik, harga (kebutuhan dan produk) ikutan naik, kenapa kalian nggak demo tolak kenaikan upah buruh?" tulis cuitan Teddy.
Pernyataan Teddy tersebut memicu perdebatan panas di media sosial. Beberapa warganet secara tegas membantah argumennya.
Salah satu pengguna dengan akun @imm*** mempertanyakan logika Teddy yang seolah menyalahkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum.
"Menurut anda (Teddy Gusnaidi) Pemerintah mengeluarkan UMP (upah minimum provinsi) setiap tahun itu hal yang salah ya?? Masyarakat harus demo klo UMP dikwluarkan Pemerintah, Gt kira2 mksd anda ya," tulisnya.
Pengguna lain dengan akun @sik*** menyebut argumen Teddy sebagai "logika gimmick yang mencengangkan," sedangkan akun @tek*** memberikan kritik tajam dengan menyatakan, "Bukan orang ekonomi jangan bicara ekonomi."
Perdebatan ini menjadi bagian dari semakin ramainya isu kenaikan PPN yang dibahas di media sosial. Isu ini memunculkan banyak pendapat yang berbeda, dari pihak yang mendukung hingga yang mengkritik tajam.
Media sosial pun dipenuhi diskusi sengit antara pengguna yang berusaha mencari penjelasan logis terhadap kebijakan pemerintah dan mereka yang menolak dengan lantang.
Polemik ini menunjukkan bagaimana isu ekonomi nasional dapat memantik reaksi yang luas di tengah masyarakat. (*/Risco)
