Nasional, gemasulawesi - Vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa korupsi Harvey Moeis terus menuai kritik, salah satunya datang dari mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD.
Melalui cuitannya di akun Twitter resminya @mohmahfudmd pada Kamis, 26 Desember 2024, Mahfud MD menilai hukuman tersebut tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Harvey Moeis, yang didakwa melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun, justru hanya menerima vonis ringan.
Dalam cuitannya, Mahfud menyoroti tuntutan jaksa yang hanya meminta hukuman 12 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp210 miliar.
Namun, vonis hakim malah lebih rendah, yaitu 6,5 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti total Rp212 miliar.
"Tak logis, menyentak rasa keadilan. Harvey Moeis didakwa telah melakukan korupsi serta TPPU 300T. Oleh jaksa hny dituntut 12 thn penjara dgn denda 1 M dan uang pengganti hny dgn Rp 210 M. Vonis hakim hny 6,5 thn plus denda dan pengganti dgn total Rp 212 M," Tulis cuitan Mahfud MD.
Pada akhir cuitannya, Mahfud MD mempertanyakan mengenai putusan vonis kepada Harvey Moeis tersebut.
"Duh Gusti, bagaimana ini?" lanjut tulisan Mahfud MD sembari mengunggah beberapa berita yang mengabarkan vonis Harvey Moeis.
Kasus korupsi Harvey Moeis menjadi salah satu skandal besar yang menyita perhatian publik. Terdakwa dinyatakan bersalah atas korupsi dalam izin usaha pertambangan PT Timah Tbk selama periode 2015-2022.
Jaksa penuntut umum sebelumnya telah menemukan bukti kuat yang cukup untuk menuntut hukuman penjara selama 12 tahun.
Namun, keputusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memunculkan tanda tanya besar.
Vonis tersebut dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Harvey Moeis.
Publik pun mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang tampaknya lebih mengutamakan sikap sopan terdakwa dan alasan keluarga dalam menentukan hukuman.
Keputusan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk tokoh nasional seperti Mahfud MD. Banyak pihak merasa vonis ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi berskala besar.
Apalagi, kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan Harvey Moeis mencapai angka yang fantastis.
Reaksi Mahfud MD yang mempertanyakan logika dan keadilan dalam vonis tersebut juga sejalan dengan kekecewaan masyarakat yang mengharapkan hukuman lebih berat sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan adil.
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana upaya pemberantasan korupsi dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. (*/Risco)
