KPK Enggan Periksa Jokowi Meskipun Diduga Pernah Melindungi Hasto Kristiyanto, Guntur Romli: Mana Berani

Tangkap layar video yang menampilkan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi
Tangkap layar video yang menampilkan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi Source: (Foto/Instagram@jokowi)

Nasional, gemasulawesi - Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengomentari keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak memeriksa Presiden Joko Widodo terkait dugaan melindungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa informasi yang mendasari dugaan tersebut hanya berdasarkan "katanya-katanya" tanpa bukti konkret yang relevan.

"Kesaksian keterangan fakta lah yang dibutuhkan. Selama katanya sana, katanya itu," ujar Setyo dalam pernyataannya pada Selasa, 14 Januari 2025.

Menanggapi hal tersebut, Guntur Romli melalui cuitan di akun X resminya, @GunRomli, pada Rabu, 15 Januari 2025, tampak tidak terkejut dengan sikap KPK.

Baca Juga:
Denny Siregar Soal Ketua DPD yang Usul Rakyat Bantu Anggaran Program MBG: Kenapa Gak Gaji Anggota DPD Saja Disumbangin?

Ia bahkan menyebut bahwa penjelasan dari Setyo Budiyanto tidak perlu disampaikan karena masyarakat sudah memahami alasan di balik keputusan itu.

"Gak usa diomongin kita juga paham. Mana berani," tulis Guntur sembari menambahkan emoticon tertawa.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa Guntur merasa KPK tidak memiliki keberanian untuk memeriksa Jokowi dalam kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto tersebut.

Cuitan Guntur ini memicu beragam respons dari warganet, beberapa di antaranya mendukung pendapatnya.

Baca Juga:
Terseret Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, Mantan Ketua PN Surabaya Ditangkap Kejagung, Ini Perannya

Salah satu pengguna akun @meg*** menulis, "KPK makan gaji buta kalau bekerjanya tidak profesional," menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja lembaga antikorupsi tersebut.

Kritik serupa juga muncul dari akun @hab*** yang menyarankan pembubaran KPK. "Bubarkan KPK. Sayang uang pajak rakyat buat bayar mereka. Mereka nggak berguna," tulisnya.

Kedua komentar ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja KPK yang dianggap tidak efektif dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Namun, tidak semua tanggapan sejalan dengan pandangan Guntur Romli. Ada pula warganet yang mempertanyakan narasi yang disampaikan Guntur.

Baca Juga:
Viral! 408 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Arab Saudi dan Masuk Blacklist, Ini Penyebab Utamanya

Akun @ari*** menulis, "Jadi bingung dengan narasi mu Gun...Kata Hasto yg masukan @jokowi Tapi kok ketua @KPK_RI tolak periksa Jokowi...muter muter," memberikan kritik terhadap konsistensi logika yang digunakan oleh Guntur dalam menyampaikan opininya.

Komentar ini menunjukkan adanya perdebatan di antara warganet mengenai tanggapan yang tepat terhadap keputusan KPK tersebut.

Respons terhadap isu ini mencerminkan polarisasi di masyarakat mengenai independensi dan profesionalitas KPK.

Sementara sebagian warganet mendukung kritik terhadap KPK, sebagian lainnya justru mempertanyakan motif di balik kritik tersebut, menciptakan perdebatan yang kian memanas di media sosial. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Denny Siregar Soal Ketua DPD yang Usul Rakyat Bantu Anggaran Program MBG: Kenapa Gak Gaji Anggota DPD Saja Disumbangin?

Denny Siregar memberikan tanggapan usai Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin usul agar rakyat membantu program makan bergizi gratis

Terseret Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, Mantan Ketua PN Surabaya Ditangkap Kejagung, Ini Perannya

Kasus vonis bebas Ronald Tannur memunculkan dugaan suap besar. Kejagung dalami keterlibatan hakim dan panitera.

Viral! 408 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Arab Saudi dan Masuk Blacklist, Ini Penyebab Utamanya

Pemerintah pulangkan 408 pekerja migran dari Arab Saudi. Kasus pelanggaran keimigrasian ini soroti masalah nonprosedural.

Dokter Tifa Soroti Menkes RI yang Sebut HMPV Sebagai Virus Biasa Saja dan Tidak Berbahaya: Saya Merasa Aneh

Dokter Tifa menyoroti sikap Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin terhadap adanya virus HMPV yang baru-baru ini jadi sorotan

Adi Prayitno Soal Jokowi yang Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk PDIP: Momen yang Cukup Mengharukan

Adi Prayitno memberikan komentar terkait mantan Presiden RI, Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;