Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, menyoroti kasus pembuatan izin dan hak guna usaha (HGU) di area laut yang melibatkan sejumlah kementerian.
Melalui cuitannya di akun X resminya @mohmahfudmd pada Senin, 27 Januari 2025, Mahfud MD mengimbau para menteri untuk berani mengungkapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Dalam cuitannya, ia menegaskan bahwa menteri-menteri yang merasa kementeriannya terlibat dalam praktik ilegal ini seharusnya tidak perlu takut untuk membongkar pelaku utama di balik pembuatan izin yang melanggar aturan.
Menurut Mahfud MD, tanggung jawab pidana dalam kasus ini hanya akan ditujukan kepada aktor intelektual, pelaku utama, serta pihak yang memiliki niat melakukan pelanggaran.
Ia memberikan keyakinan bahwa para menteri yang tidak memiliki keterlibatan langsung tidak akan menjadi sasaran hukum.
"Yang tanggung jawab secara pidana adalah pelaku, aktor intelektual, serta peserta yg ada niat. Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar sj, Pak Menteri," tulis Mahfud MD dalam lanjutan cuitannya.
Pesan tersebut juga disertai ajakan agar bukti-bukti pelanggaran segera diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Dalam penjelasannya, Mahfud MD meminta agar kasus ini tidak ditutupi dengan alasan menjaga citra institusi.
Ia menegaskan bahwa langkah tegas diperlukan untuk menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Serahkan mereka (pelaku) yang melanggar hukum dan bukti2nya kepada aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dgn alasan demi marwah institusi," lanjut Mahfud MD dalam cuitannya.
Ajakan ini mencerminkan keseriusan Mahfud MD dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan adil.
Sebelumnya, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh penemuan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Tangerang dan Surabaya.
Penemuan ini memicu reaksi keras dari publik, mengingat laut seharusnya tidak dapat diberikan status sertifikat tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan pengelolaan laut yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Pernyataan Mahfud MD menjadi sorotan karena ia tidak hanya mengkritisi, tetapi juga memberikan panduan kepada para menteri untuk bertindak sesuai hukum.
Dengan adanya dukungan dan keberanian dari para pejabat tinggi, diharapkan pengungkapan kasus ini dapat berjalan dengan transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
Hal ini juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya laut yang lebih bertanggung jawab di masa depan. (*/Risco)
