Nasional, gemasulawesi - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, memberikan tanggapan keras terhadap pernyataan mantan Wakil Menteri ATR/BPN periode 2022-2024, Raja Juli Antoni, terkait penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada area pagar laut di Tangerang.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui penerbitan SHGB di perairan Tangerang tersebut.
Ia menegaskan bahwa penerbitan itu berada di luar pengetahuan kementeriannya saat itu dan merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang.
"Saya haqqul yaqin penerbitan sertifikat-sertifikat (SHGB di laut) tersebut di luar pengetahuan kementerian." Ujar Raja Juli pada Sabtu 25 Januari 2025.
Pernyataan ini memunculkan respons dari berbagai pihak, termasuk KH Muhammad Cholil Nafis.
Melalui cuitan di akun X resminya, @cholilnafis, Cholil menyampaikan ketidaksetujuannya atas sikap Raja Juli yang seolah lepas tangan dari tanggung jawab.
Menurut Cholil, ketidaktahuan terhadap penerbitan sertifikat tersebut seharusnya tetap menjadi bagian dari tanggung jawab seorang pejabat.
Cholil Nafis menyoroti bahwa seorang pejabat, termasuk Raja Juli, digaji dan diberi tanggung jawab untuk mengawasi seluruh aktivitas di bawah kewenangannya.
Ia menyebut sikap tidak tahu itu sebagai sesuatu yang aneh.
"Nah, tdk tahu itu bagian dari yg harus dipertanggungjawabkan, mengapa tdk tahu? Itu kan anda digaji dan diberi tanggungjawab sebagai Menteri dan wamen. Aneh!" Tulis cuitan Cholil Nafis pada Minggu 26 Januari 2025.
Cholil juga menambahkan bahwa tanggung jawab pejabat tidak hanya terbatas pada keberhasilan, tetapi juga pada kesalahan bawahan di bawahnya.
Lebih lanjut, Cholil menekankan pentingnya seorang pejabat untuk tetap bertanggung jawab atas segala tindakan bawahan, sebagaimana ia turut mengklaim pencapaian yang berhasil diraih.
"Harusnya seorang pejabat itu bertanggungjawab atas ulah bawahannya sbgmn atas pencapaiannya." Lanjut cuitan Cholil.
Pandangan ini mencerminkan ekspektasi publik terhadap pejabat negara dalam menjalankan tugasnya secara penuh.
Cuitan Cholil ini juga memicu diskusi di kalangan warganet.
Beberapa warganet tampak sependapat dengan Cholil, bahkan menambahkan kritik terhadap kebiasaan pejabat yang dianggap hanya mengambil kredit atas keberhasilan, tetapi menghindari tanggung jawab saat terjadi masalah.
Salah satu warganet dengan akun @lia*** menulis, "Giliran berhasil, para pejabat mengaku itu kinerjanya. Giliran ada masalah, salah bawahan."
Respon-respon ini menunjukkan sorotan publik yang besar terhadap integritas dan akuntabilitas pejabat dalam menjalankan tanggung jawabnya. (*/Risco)
