Anggaran Pendidikan Dipotong di Era Presiden Prabowo, Joko Anwar: Adakah Harapan yang Masih Tersisa?

Potret sutradara Joko Anwar, yang baru-baru ini menyoroti pemotongan anggaran pendidikan
Potret sutradara Joko Anwar, yang baru-baru ini menyoroti pemotongan anggaran pendidikan Source: (Foto/Instagram/@jokoanwar)

Nasional, gemasulawesi - Sutradara ternama Indonesia, Joko Anwar, baru-baru ini menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana pemerintah memerintahkan penghematan belanja APBN sebesar Rp 306,7 triliun.

Langkah ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, dengan pemangkasan signifikan terhadap anggaran kementerian terkait.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari pagu anggaran yang telah disetujui DPR sebelumnya.

Baca Juga:
Soroti Program MBG Hingga CKG, Politikus Demokrat Nilai Presiden Prabowo Sedang Berupaya Tepati Janjinya

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga terkena dampaknya, dengan anggarannya dipangkas sebesar Rp 8 triliun untuk mendukung upaya efisiensi pemerintah.

Menanggapi kebijakan ini, Joko Anwar mengungkapkan kekecewaannya melalui cuitan di akun X resminya, @jokoanwar, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Dalam unggahannya, ia mempertanyakan apakah masih ada harapan bagi Indonesia untuk menjadi lebih baik jika anggaran pendidikan justru dikurangi.

"Adakah harapan yang masih tersisa?" tulis Joko Anwar dalam cuitannya, sembari mengunggah ulang berita yang mengabarkan pemangkasan anggaran pendidikan di era Presiden Prabowo.

Baca Juga:
Fokuskan Pembangunan, Basuki Hadimuljono Sebut Semua Pegawai OIKN Bakal Berkantor di IKN pada Maret 2025

Pernyataan Joko Anwar ini langsung menarik perhatian warganet yang turut mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran pendidikan.

Banyak yang merasa bahwa langkah ini kontraproduktif terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Sebagian besar warganet menilai bahwa pemotongan anggaran seharusnya difokuskan pada sektor lain yang tidak berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda.

Mereka menyoroti pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi negara, dan pemangkasan dana di sektor ini dapat memperlambat upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca Juga:
Menhan RI Sjafrie Lantik Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Faizal Assegaf: Sangat Memalukan, Tidak Profesional

"Kenapa dari sekian anggaran yg dipotong malah anggaran pendidikan, gimana mau pinter atuh," tulis akun @the***.

Perdebatan mengenai pemangkasan anggaran pendidikan ini masih terus berlanjut di media sosial. 

Sebagian pihak berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut agar sektor pendidikan tetap mendapatkan perhatian yang layak. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Program MBG Hingga CKG, Politikus Demokrat Nilai Presiden Prabowo Sedang Berupaya Tepati Janjinya

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebut Presiden RI, Prabowo Subianto sedang berusaha menepati janji kampanyenya

Fokuskan Pembangunan, Basuki Hadimuljono Sebut Semua Pegawai OIKN Bakal Berkantor di IKN pada Maret 2025

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebut bahwa pegawai OIKN akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Maret 2025

Gembong Narkoba Fredy Pratama Masih Beroperasi, Polri Gagalkan Penyelundupan 135 Kg Sabu di Aceh

Fredy Pratama masih mengendalikan sindikasi narkotika di Indonesia, dengan Polri menangkap 4 tersangka dan menyita barang bukti.

Menhan RI Sjafrie Lantik Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Faizal Assegaf: Sangat Memalukan, Tidak Profesional

Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti langkah Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus

Pengamat Nilai Presiden Prabowo Perlu Menyingkirkan Sosok Raja Kecil yang Melawan Perintah Efisiensi Anggaran

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut Presiden Prabowo perlu menyingkirkan sosok yang disebut raja kecil yang melawan perintah efisiensi

Berita Terkini

wave

Gencar Usut Dugaan Pungli Barcode Solar Petani, Jurnalis Malah Diancam Polisikan oleh Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong

Bukannya Tertibkan Administrasi, Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong Malah Serang Balik Pers Pakai Ancaman Lapor Polisi.

Jaringan Gurita Barcode Solar Bersubsidi, "Uang Pelicin" Diduga Jadi Budaya di Dinas TPHP Parigi Moutong

Bisnis barcode dinas TPHP Parigi moutong diduga sudah sejak lama menggurita, praktek pungli penerbitan barcode disebut sudah menjadi budaya.

Bau Menyengat Transaksi Barcode Solar: Sektor Pertanian Parigi Moutong Kembali Digerogoti Oknum

Dugaan permainan dalam penerbitan barcode solar untuk petani di Parigi moutong, disebut menjadi ladang cuan oknum pejabat.

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.


See All
; ;