Surya Paloh Soal Kebijakan Efisiensi Anggaran di Era Presiden Prabowo Subianto: Kita Berprasangka Baik

Potret ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh yang baru-baru ini soroti kebijakan efisiensi anggaran
Potret ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh yang baru-baru ini soroti kebijakan efisiensi anggaran Source: (Foto/Instagram/@suryapaloh.id)

Nasional, gemasulawesi - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan tanggapan mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Instruksi tersebut mencakup efisiensi anggaran di berbagai sektor, dengan rincian sebesar Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD). 

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program pembangunan nasional.

Baca Juga:
Kemenhan RI Beberkan Alasan Pihaknya Membeli Drone Produksi dari Turki, Salah Satunya Karena Harga Murah

Menanggapi langkah tersebut, Surya Paloh menyatakan sikapnya dengan optimisme, menekankan bahwa ia memiliki prasangka baik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Ia meyakini bahwa jika kebijakan ini nantinya dianggap kurang tepat, pemerintah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian.

"Kita berprasangka baik. Kalau itu barangkali dianggap tidak tepat, saya yakin pemerintah akan evaluasi," jelas Surya Paloh di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Menurutnya, pemerintahan saat ini masih berada dalam tahap awal mengingat baru berjalan sekitar 100 hari.

Baca Juga:
Sudah Ditahan 3 Bulan, Tom Lembong Keluhkan Lamanya Proses Penyidikan: Buat Saya Agak Lama Prosesnya

Ia menilai bahwa kebijakan yang diterapkan masih bisa mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan nasional.

Dalam beberapa bulan pertama pemerintahan, berbagai kebijakan strategis memang kerap mengalami evaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa evaluasi terhadap efisiensi anggaran merupakan hal yang wajar jika memang diperlukan.

Selain itu, Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem tetap berkomitmen untuk mendukung jalannya pemerintahan agar mencapai kesuksesan.

Baca Juga:
KPK Beberkan Alasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan Meski Jadi Tersangka, Singgung Kelengkapan Syarat

Menurutnya, keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan semua pihak, termasuk partai-partai yang memberikan dukungan politik.

"Saya sudah tekankan kita (NasDem) mempertegas kembali arti keberadaan kita di dalam partai yang mendukung sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan ini," tegas Surya Paloh.

Dengan sikap ini, NasDem ingin menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah yang tidak hanya mendukung, tetapi juga siap memberikan masukan demi kemajuan bangsa.

NasDem menilai bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan partai politik akan menciptakan kebijakan yang lebih tepat guna serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ke depannya, kebijakan efisiensi anggaran ini akan terus menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk kalangan politisi dan masyarakat. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Kemenhan RI Beberkan Alasan Pihaknya Membeli Drone Produksi dari Turki, Salah Satunya Karena Harga Murah

Kementerian Pertahanan RI menjelaskan alasan pembelian pesawat nirawak atau drone buatan Turki, begini keterangannya

Sudah Ditahan 3 Bulan, Tom Lembong Keluhkan Lamanya Proses Penyidikan: Buat Saya Agak Lama Prosesnya

Tersangka kasus korupsi dalam importasi gula di Kementerian Perdagangan, Tom Lembong mengeluhkan lamanya proses penyidikan

KPK Beberkan Alasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan Meski Jadi Tersangka, Singgung Kelengkapan Syarat

Begini penjelasan dari pihak KPK mengenai keterangan terkait penahanan tersangka Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

Anggaran 2025 Dipangkas Rp 153 Miliar, BNPT Berkomitmen Tetap Jalankan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan berkomitmen lakukan penanggulangan terorisme meskipun terdampak efisiensi anggaran

Tidak Setuju Anggaran Pendidikan Dipotong, Denny Siregar ke Presiden Prabowo: Manusia itu Aset Bangsa

Pegiat medsos, Denny Siregar tidak setuju jika anggaran pendidikan dipangkas, begini pesan Denny kepada Presiden Prabowo terkait hal itu

Berita Terkini

wave

Misteri "Orang Besar" di Balik Gusti dan Ripay: Pungli PETI Karya Mandiri Berjalan Mulus?

Dua nama pengumpul fee 12 persen terhadap pelaku PETI di Desa Karya Mandiri hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.


See All
; ;