Gemasulawesi– Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kerahasiaan data kependudukan dan pribadi setiap warga negara. Karena ada sanksi pidana menanti.
“Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain,” ucap Zudan saat dihubungi, Jumat 3 September 2021.
Dia menyebutkan, Pasal 95 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp25 juta bagi orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan.
Baca juga: Rapat Evaluasi DTKS, Hasilkan Tujuh Poin Penting
Kemudian, Pasal 95A undang-undang itu mengatur hukuman yang sama bagi orang yang menyebarkan data kependudukan.
Dia pun menyarankan perbaikan pada aplikasi PeduliLindungi. Ia berharap sistem perlindungan data pada aplikasi itu ditambah.
Baca juga: THE World University Rangkings 2020: Universitas Hasanuddin, Terbaik di Luar Pulau Jawa
“Saran saya untuk PeduliLindungi perlu two factors authentication. Tidak dengan NIK saja, bisa dengan biometrik atau tanda tangan digital,” ujarnya.
Kemendagri mengingatkan netizen soal sanksi pidana jika menggunakan NIK orang lain.
Baca juga: Buku Induk Penduduk Permudah Pendataan Warga di Parigi Moutong
Kebocoran data NIK Presiden Jokowi
Pernyataan itu merespons aksi warganet menggunakan NIK Presiden RI Joko Widodo untuk akses kartu vaksin di aplikasi PeduliLindungi.
Baca juga: Buku Induk Penduduk Permudah Pendataan Warga di Parigi Moutong
Modus itu pun kini telah viral di jagat maya. NIK Jokowi diketahui bisa dengan mudah diakses. Salah satunya melalui situs KPU.
Pada situs itu tercantum data NIK Jokowi. Ketika itu Jokowi mencantumkan NIK untuk kepentingan administrasi dalam Pemilihan Presiden.
Baca juga: Kemendagri Usulkan Perbaikan Sistem Registrasi Kartu Prabayar
Media sosial Twitter dihebohkan dengan kebocoran data NIK Presiden Jokowi. NIK orang nomor satu di Indonesia itu bisa diakses dengan mudah lewat situs Komisi Pemilihan Umum.
Sebagian netizen menggunakan NIK Jokowi untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi. Mereka mengunggah kartu vaksin Jokowi yang juga berisi data pribadi. (***)
Baca juga: Sekda Ardi: Anak Mempunyai Hak Perlindungan Pribadi
