Berita nasional, gemasulawesi– Kemendagri mengusulkan perbaikan sistem registrasi kartu prabayar untuk telepon selular.
“Perbaikan sistem registrasi kartu prabayar untuk telkom selular, mencegah penyalahgunaan NIK pada saat proses registrasi kartu prabayar,” ungkap Zudan Arief Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), dilansir dari laman resmi Kemendagri, Jumat 9 Juli 2021.
Salah satu cara diusulkan adalah dengan mengubah standar operasional prosedur (SOP) pendaftaran dengan two factor authentication.
“Misalnya, gabungan NIK dan tanda tangan elektronik, jadi betul-betul orang yang memiliki tanda tangan itu yang mendaftar kartu prabayar. Ini lebih aman karena tempat Tanda Tangan Elektroni (TTE), dan NIK akan terpisah,” kata dia.
Baca juga: Penanganan Stunting di Sulawesi Tengah Butuh Kerjasama Semua Pihak
Selain itu, cara perbaikan sistem registrasi kartu prabayar memberikan alternatif lain agar ke depannya bisa dengan melakukan verifikasi NIK dan biometrik foto wajah.
“Foto wajah harus live detection face, misalnya sembari selfie,” ujarnya.
Baca juga: 12,3 Persen Akumulasi Vaksinasi covid-19 Sulawesi Tengah
Usulan perbaikan sistem registrasi kartu prabayar perlu dilakukan karena pihaknya masih melihat pelanggaran dari penerapan Peraturan Menteri Kementerian Informasi dan Komunikasi (Permen Kominfo) nomor 14 Tahun 2017 tentang registrasi pelanggan telekomunikasi.
Baca juga: Penerimaan PPPK di Sigi, Terbanyak Formasi Tenaga Guru
Sebenarnya pelanggan provider nomor ponsel, hanya diperbolehkan teregistrasi tiga kali untuk satu NIK.
Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong
Namun faktanya, masih banyak pelanggan mendaftarkan NIK-nya pada lebih dari tiga nomor telepon selular.
Baca juga: Evaluasi Titik Banjir di Kota Palu, Enam Pintu Air Butuh Perbaikan
“Ada satu NIK memiliki 68 nomor HP, Indosat (satu NIK punya) 403 (nomor), di Smartfren 61, di Telkomsel 14 nomor. Kami menemukan seperti di awal dulu, satu nomor digunakan, satu NIK digunakan untuk mendaftar dua juta nomor, di awal-awal,” lanjutnya.
Baca juga: DPRD Parigi Moutong Minta Realisasi Pengembalian Temuan
Pihanya menduga hal itu terjadi karena ada NIK memang selalu digunakan penjual nomor.
Pihaknya menyarankan perbaikan sistem registrasi kartu prabayar, karena pentingnya perlindungan data pribadi setiap warga negara Indonesia.
“Makanya, bagaimana kita memperbaiki sistem registrasinya,” tutupnya. (***)
Baca juga: Parigi Moutong Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021
