Gemasulawesi– Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) mencatat 155 kejadian bencana alam sepanjang Agustus 2021 tersebar di berbagai provinsi di Tanah Air.
“Selama Agustus juga tercatat sembilan orang meninggal dunia akibat bencana alam,” ungkap Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Sabtu 4 September 2021.
Dia merinci kejadian bencana alam terdiri dari bencana banjir terjadi sebanyak 61 kali, Karhutla 44 kali, cuaca ekstrim 29 kali, tanah longsor 17 kali, kekeringan dua kali, gempa bumi satu kali dan gelombang pasang atau abrasi satu kali.
Baca juga: Banjir Desa Beka, Sigi, Satu Rumah Hanyut dan Puluhan Terendam Lumpur
Bahkan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi wilayah Indonesia sepanjang Agustus 2021.
Data BNPB mencatat ada dua provinsi di Kalimantan mengalami dua jenis bencana dipengaruhi fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan).
“Kedua fenomena itu memicu kejadian banjir sekaligus Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) dengan frekuensi yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” kata dia.
Dia menambahkan, sepanjang Agustus lalu, kejadian banjir di Kalimantan Tengah tercatat 7 kali dan karhutla 11 kali. Sementara bencana banjir di Kalimantan Selatan terjadi empat kali dan karhutla 10 kejadian.
Terkait kondisi tersebut, BNPB berharap pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat masyarakat.
Baca juga: Curah Hujan Tinggi, BPBD Minta Warga Sigi Sulteng Siaga Bencana
Sepekan, bencana kebakaran hutan landa lima desa
Hampir sepekan terakhir, kebakaran lahan melanda lima desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar). Kelima desa mengalami kebakaran lahan, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Berlimangdi Kecamatan Teluk Keramat; serta Desa Pelimpaan, Desa Lambau, Desa Sarang Burung Usrat, Desa Sarang Burung Danau, Desa Sarang Burung Kolam, di Kecamatan Jawai.
Menurut dia, kejadian banjir dan karhutla pada satu provinsi yang sama akan memberikan paradigma baru karena memerlukan bentuk kesiapsiagaan berbeda-beda.
“Pemerintah daerah harus menghadapi banjir di beberapa kabupaten/kota dan karhutla di beberapa kabupaten/kota lainnya pada provinsi yang sama,” tulis Muhari.
Dia menjelaskan, kesiapsiagaan dimaksud juga harus berjenjang dari hulu ke hilir atau pusat ke daerah. (***)
