Gemasulawesi– Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia (Karo Hukum dan Humas MA RI) Sobandi menilai, persidangan pidana diselenggarakan secara online masih cukup efektif.
“Daripada semua terpapar ketika hadir di persidangan secara langsung,” kata Sobandi dalam acara “Coffee Morning” yang diselenggarakan di Media Center Harifin A Tumpa, Mahkamah Agung, Jumat 3 September 2021.
Pernyataan itu ia utarakan ketika menanggapi isu terkait Jaksa Agung akan melakukan evaluasi pada persidangan daring.
Baca juga: Mahkamah Agung: Media dan LSM Pilar Kekuasaan ke-4
Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan persidangan online, Sobandi mengatakan, dana untuk peningkatan infrastruktur pendukung telah dianggarkan meski belum 100 persen dapat dipenuhi.
Selain itu, katanya, ada kemungkinan tambahan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana persidangan elektronik.
Mahkamah Agung sendiri, kata Sobandi, telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Sobandi mengatakan di dalam Perma telah dijelaskan persidangan online dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, misalkan ketika masa pandemi covid19.
“Meski prinsip persidangan adalah dilakukan secara langsung,” tutur mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini.
Ia menambahkan, ada beberapa perkara yang memang membutuhkan sidang secara langsung atau tatap muka. Misalkan, sidang perkara I Gede Ari Astina alias Jerinx yang dilakukan secara hybrid (gabungan daring dan langsung).
“Ketika pembacaan dakwaan maupun putusan sela, masih dilakukan secara online (daring). Kemudian, pembuktian atau pemeriksaan saksi baru dilakukan secara langsung,” ucap Sobandi memaparkan.
Apabila terdakwa meminta persidangan langsung, maka keputusan penyelenggaraan sidang diserahkan kepada Majelis Hakim masing-masing.
“Mereka yang memiliki penilaian dan kewenangan untuk menentukan apakah ini diselenggarakan offline atau online,” kata Sobandi.
Jaksa Agung minta sidang online dikaji
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pihak berwenang untuk mengkaji sidang online di masa pandemi covid19, karena untuk melihat tingkat efektivitasnya.
“Sejauh mana itu dapat dipertahankan sebagai instrumen proses penyelesaian perkara di pengadilan,” ungkap Burhanuddin dalam keterangan pers disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis 2 September 2021 di Jakarta.
Hal itu disampaikan Burhanuddin sewaktu membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2021 secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta, Rabu 1 September 2021.
Burhanuddin menyebut sidang online perlu dikaji lebih jauh apakah akan terus dipertahankan sebagai instrumen penyelesaian perkara di pengadilan.
Burhanuddin menerangkan evaluasi sidang online ini untuk menentukan persidangan selama wabah corona.
Yang perlu dievaluasi, kata Burhanuddin, meliputi apakah sidang online akan diberlakukan dalam keadaan darurat saja atau dapat mengganti sidang konvensional secara permanen.
“Atau sidang online tetap diberlakukan berjalan berdampingan dengan sidang konvensional sebagai pilihan proses penyelesaian perkara di pengadilan,” ujarnya. (****)
Baca juga: Jaksa Agung Minta Sidang Online Dikaji Ulang
