Denny Siregar Menilai PDIP Perlu Menempatkan Kader yang Galak di Parlemen agar Dapat Dukungan Rakyat Kembali

Potret pegiat media sosial, Denny Siregar yang baru-baru menyoroti kader PDIP di parlemen
Potret pegiat media sosial, Denny Siregar yang baru-baru menyoroti kader PDIP di parlemen Source: (Foto/Instagram/@dennysirregar)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Denny Siregar, menilai PDI Perjuangan (PDIP) perlu menempatkan kader yang lebih vokal di parlemen saat ini.

Menurutnya, di tengah kondisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berada di titik rendah, PDIP seharusnya memanfaatkan situasi ini dengan memperkuat posisi sebagai oposisi.

Dalam cuitan di akun X resminya @Dennysiregar7 pada Minggu, 2 Maret 2025, Denny menyoroti bahwa PDIP perlu mengganti kadernya di parlemen dengan sosok yang lebih tegas dan kritis terhadap pemerintah.

Ia menilai bahwa kader PDIP yang terlalu kompromis seharusnya digantikan dengan mereka yang lebih berani mengambil sikap oposisi.

Baca Juga:
Soal Penolakan Program Makan Bergizi Gratis di Papua, Kepala BGN Dadan Hindiana: Yang Menolak Kami Maklumi

"Ketika kepercayaan masyarakat pada pemerintah ada pada titik terendah spt sekarang ini, seharusnya @PDI_Perjuangan menarik orang2nya di parlemen yang kompromis dan menggantinya dgn yang galak2 layaknya oposisi," tulis Denny dalam cuitannya.

Lebih lanjut, Denny menilai bahwa jika PDIP mampu mengambil sikap oposisi yang lebih kuat di parlemen, partai tersebut berpotensi untuk menarik kembali simpati dan dukungan masyarakat.

Dalam pandangannya, sikap kritis terhadap pemerintah akan membuat PDIP lebih menonjol dibandingkan partai lain.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika PDIP tetap mempertahankan sikap yang sama seperti sekarang, masyarakat bisa menganggap bahwa PDIP tidak memiliki perbedaan berarti dengan partai lain. Hal ini berisiko membuat partai tersebut kehilangan momentum politiknya di mata publik.

Baca Juga:
Politikus PDIP Tantang Erick Thohir Bantah Pernyataan Ahok soal Mafia di Pertamina yang Sebabkan Kasus Korupsi

"Ini peluang buat partai untuk menaikkan suaranya kembali. Jangan sampai orang akhirnya berfikir, Ah, sama saja semua gada bedanya." lanjut cuitan Denny Siregar.

Pernyataan Denny ini pun mendapat tanggapan beragam dari warganet.

Sebagian setuju dengan pandangannya bahwa menjadi oposisi memang sulit, tetapi bisa menjadi langkah strategis untuk kembali mendapatkan kepercayaan rakyat.

Salah satu tanggapan datang dari akun @san*** yang menilai bahwa sikap oposisi akan membantu PDIP membangun kembali basis dukungannya dalam lima tahun ke depan. "Jadi oposisi memang berat, tp. 5thn ke depan akan jadi partai yg dicintai rakyat," tulis akun tersebut.

Baca Juga:
Kejagung RI Tegaskan BBM Pertamina yang Kini Beredar Aman dan Sudah Sesuai Spesifikasi, Begini Alasannya

Meski demikian, tidak semua warganet sepakat dengan pandangan tersebut.

Beberapa pihak menilai bahwa strategi politik tidak bisa sekadar didasarkan pada sikap oposisi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan posisi partai dalam dinamika politik nasional. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Penolakan Program Makan Bergizi Gratis di Papua, Kepala BGN Dadan Hindiana: Yang Menolak Kami Maklumi

Kepala BGN, Dadan Hindiana mengomentari adanya penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di kawasan Papua baru-baru ini

Politikus PDIP Tantang Erick Thohir Bantah Pernyataan Ahok soal Mafia di Pertamina yang Sebabkan Kasus Korupsi

Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli menantang Menteri BUMN Erick Thohir untuk membantah pernyataan Ahok soal korupsi di Pertamina

Kejagung RI Tegaskan BBM Pertamina yang Kini Beredar Aman dan Sudah Sesuai Spesifikasi, Begini Alasannya

Kejaksaan Agung RI menegaskan bahwa BBM dari Pertamina yang kini beredar aman dan sesuai dengan spesifikasi, begini alasannya

Anggaran Gelar PSU Pilkada 2024 Capai Rp 1 Triliun, Komisi II DPR Sebut Perlu Bantuan APBN Rp 700 Miliar

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menilai perlunya bantuan senilai Rp 700 miliar dari APBN guna menggelar PSU Pilkada 2024

DPR RI Sebut PSU Pilkada 2024 Berpotensi Habiskan Biaya Hingga 1 Triliun, Begini Rincian Anggarannya

Anggota Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menilai bahwa diperlukan anggaran sampai Rp 1 triliun untuk menggelar PSU Pilkada 2025

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;