Denny Siregar Menilai PDIP Perlu Menempatkan Kader yang Galak di Parlemen agar Dapat Dukungan Rakyat Kembali

Potret pegiat media sosial, Denny Siregar yang baru-baru menyoroti kader PDIP di parlemen
Potret pegiat media sosial, Denny Siregar yang baru-baru menyoroti kader PDIP di parlemen Source: (Foto/Instagram/@dennysirregar)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Denny Siregar, menilai PDI Perjuangan (PDIP) perlu menempatkan kader yang lebih vokal di parlemen saat ini.

Menurutnya, di tengah kondisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berada di titik rendah, PDIP seharusnya memanfaatkan situasi ini dengan memperkuat posisi sebagai oposisi.

Dalam cuitan di akun X resminya @Dennysiregar7 pada Minggu, 2 Maret 2025, Denny menyoroti bahwa PDIP perlu mengganti kadernya di parlemen dengan sosok yang lebih tegas dan kritis terhadap pemerintah.

Ia menilai bahwa kader PDIP yang terlalu kompromis seharusnya digantikan dengan mereka yang lebih berani mengambil sikap oposisi.

Baca Juga:
Soal Penolakan Program Makan Bergizi Gratis di Papua, Kepala BGN Dadan Hindiana: Yang Menolak Kami Maklumi

"Ketika kepercayaan masyarakat pada pemerintah ada pada titik terendah spt sekarang ini, seharusnya @PDI_Perjuangan menarik orang2nya di parlemen yang kompromis dan menggantinya dgn yang galak2 layaknya oposisi," tulis Denny dalam cuitannya.

Lebih lanjut, Denny menilai bahwa jika PDIP mampu mengambil sikap oposisi yang lebih kuat di parlemen, partai tersebut berpotensi untuk menarik kembali simpati dan dukungan masyarakat.

Dalam pandangannya, sikap kritis terhadap pemerintah akan membuat PDIP lebih menonjol dibandingkan partai lain.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika PDIP tetap mempertahankan sikap yang sama seperti sekarang, masyarakat bisa menganggap bahwa PDIP tidak memiliki perbedaan berarti dengan partai lain. Hal ini berisiko membuat partai tersebut kehilangan momentum politiknya di mata publik.

Baca Juga:
Politikus PDIP Tantang Erick Thohir Bantah Pernyataan Ahok soal Mafia di Pertamina yang Sebabkan Kasus Korupsi

"Ini peluang buat partai untuk menaikkan suaranya kembali. Jangan sampai orang akhirnya berfikir, Ah, sama saja semua gada bedanya." lanjut cuitan Denny Siregar.

Pernyataan Denny ini pun mendapat tanggapan beragam dari warganet.

Sebagian setuju dengan pandangannya bahwa menjadi oposisi memang sulit, tetapi bisa menjadi langkah strategis untuk kembali mendapatkan kepercayaan rakyat.

Salah satu tanggapan datang dari akun @san*** yang menilai bahwa sikap oposisi akan membantu PDIP membangun kembali basis dukungannya dalam lima tahun ke depan. "Jadi oposisi memang berat, tp. 5thn ke depan akan jadi partai yg dicintai rakyat," tulis akun tersebut.

Baca Juga:
Kejagung RI Tegaskan BBM Pertamina yang Kini Beredar Aman dan Sudah Sesuai Spesifikasi, Begini Alasannya

Meski demikian, tidak semua warganet sepakat dengan pandangan tersebut.

Beberapa pihak menilai bahwa strategi politik tidak bisa sekadar didasarkan pada sikap oposisi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan posisi partai dalam dinamika politik nasional. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Penolakan Program Makan Bergizi Gratis di Papua, Kepala BGN Dadan Hindiana: Yang Menolak Kami Maklumi

Kepala BGN, Dadan Hindiana mengomentari adanya penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di kawasan Papua baru-baru ini

Politikus PDIP Tantang Erick Thohir Bantah Pernyataan Ahok soal Mafia di Pertamina yang Sebabkan Kasus Korupsi

Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli menantang Menteri BUMN Erick Thohir untuk membantah pernyataan Ahok soal korupsi di Pertamina

Kejagung RI Tegaskan BBM Pertamina yang Kini Beredar Aman dan Sudah Sesuai Spesifikasi, Begini Alasannya

Kejaksaan Agung RI menegaskan bahwa BBM dari Pertamina yang kini beredar aman dan sesuai dengan spesifikasi, begini alasannya

Anggaran Gelar PSU Pilkada 2024 Capai Rp 1 Triliun, Komisi II DPR Sebut Perlu Bantuan APBN Rp 700 Miliar

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menilai perlunya bantuan senilai Rp 700 miliar dari APBN guna menggelar PSU Pilkada 2024

DPR RI Sebut PSU Pilkada 2024 Berpotensi Habiskan Biaya Hingga 1 Triliun, Begini Rincian Anggarannya

Anggota Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menilai bahwa diperlukan anggaran sampai Rp 1 triliun untuk menggelar PSU Pilkada 2025

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;